.webp)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menggenjot percepatan penerbitan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Instrumen ini sangat penting dalam mendorong potensi usaha dan investasi di suatu daerah.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditargetkan penerbitan sebanyak 2.000 RDTR. Bahkan pemerintah pusat pun terus mendorong percepatannya demi peningkatan investasi.
Peran RDTR dalam investasi nasional menjadi penting lantaran RDTR akan menjadi sumber dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), yang mana KKPR menjadi syarat dasar investasi. Namun sayangnya, Gabriel yang menjadi permasalahan saat ini yang tengah dihadapi ialah kurangnya anggaran pemerintah daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesungguhnya saat ini permasalahannya adalah keterbatasan anggaran. Komitmen pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran terbatas, tetapi juga mungkin anggarannya sendiri terbatas," kata Gabriel, saat ditemui di Komplek DPR, Senin (6/2/2023).
Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lembaga terkait lainnya dalam menyiapkan skema back-up dana menggunakan APBN. Gabriel mengatakan, ada dua skema yang dipersiapkannya, antara lain skema bantuan di tahun ini atau untuk tahun depan.
"Ada dua skenario, kami akan mengajukan tahun ini tambahan anggaran. Skenario kedua itu, yang dipastikan tahun depan. Kami sudah komunikasi dengan Bapak Deputi Pendanaan di Bappenas, diberikan ada insight seperti itu," ujar Gabriel.
