.webp)
Dijelaskan lebih lanjut, kantor pusat menyalurkan dana proyek ke cabang dengan membaginya ke dalam 3 termin, termin pertama 30%, kedua 30%, dan yang ketiga 40% per proyeknya. Namun seiring berjalannya waktu, pembayaran pun mandek.
"Ketika konsumen memberikan uang cash pada Aswin, berarti hak cabang minta dana untuk proyek. Dengan 30%-30%-40% per terminnya. uang konsumen harus diturunkan dulu. Tiba-tiba termin 2 tidak diturunkan dengan alasan tidak jelas. Mandek. Kalau mandek secara otomatis konsumen lapornya ke cabang," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akhirnya, sejumlah kantor cabang pun berupaya menyelesaikan masalah ini dengan menalangi biayanya agar proyek dapat tetap berjalan. Tidak hanya itu, kontrak pun dijalin antara kantor cabang dengan konsumen, tanpa melibatkan kantor pusat. Ujung-ujungnya, pihak kantor cabang lah yang menuai protes dari konsumen.
"Seharusnya ada perjanjian pusat dengan konsumen. Tapi tidak, ini perjanjian kerja cabang dengan konsumen. Sehingga konsumen kalau ada apa-apa kan yang kena cabang. Karena konsumen tidak mau tahu, cabang atau pusat," ujar Yana.
Menurut Yana menyebut kalau Aswin sempat mengubah skema bisnisnya. Sejak ada kreditur yang mengajukan PKPU Maswindo ke Pengadilan Niaga di Surabaya, konsumen diminta melakukan pembayaran ke kantor cabang. Namun demikian, kondisi ini tidak menyelesaikan masalah yang sebelumnya telah terjadi di kantor cabang.
Awalnya, para konsumen melayangkan protes hingga mengajukan somasi ke para kepala cabang. Namun setelah mengetahui kejadian sebenarnya, akhirnya para kepala cabang dan sejumlah konsumen ini bersama-sama meniatkan diri untuk melaporkan Aswin ke Bareskrim Polri.
Sebagai tambahan informasi, detikcom sudah berupaya untuk menghubungi Maswindo melalui akun instagram @maswindocontractor dan melalui Whatsapp, serta menghubungi akun Instagram CEO Maswindo @aswinyaanuar. Namun hingga kini, belum ada yang memberikan respon.
(hns/hns)
