Lahan Sekitar Tol Pekanbaru-Dumai Jadi BMN, Menteri ATR Turun Tangan

Sementara itu dalam rakor tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar, memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun demikian, pihaknya juga menunggu Kementerian ATR/BPN dalam mengambil satu kebijakan khusus dalam membantu penyelesaiannya.

"Kami mengikuti rapat ini sudah berkali-kali, yang difasilitasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, baik di Jakarta maupun di sini. Terakhir kunjungan dari tim melakukan pengecekan di lapangan. Jadi saat ini, kami menunggu berkenan Pak Menteri untuk mengambil suatu kebijakan. Karena masyarakat sangat berharap adanya keputusan dari pemerintah," katanya.

Lebih lanjut Syamsuar menambahkan, di luar permasalahan kepemilikan tersebut ada konflik pertanahan lain yang melibatkan perusahaan dan masyarakat adat. Dalam hal ini, pemerintah kabupaten telah bekerja sama dengan Kantor Pertanahan dan Polres setempat dalam menyelesaikannya.

"Kami juga telah melakukan inventarisasi persoalan-persoalan konflik pertanahan yang ada di masing-masing wilayah. Fasilitasi dilakukan termasuk juga oleh Pemerintah Provinsi Riau," ujar Syamsuar.