Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan pembangunan di DKI Jakarta akan terus berlanjut walaupun ibu kota akan dipindahkan ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Hal ini disampaikannya sejalan dengan sejumlah proyek mulai dari air bersih, hingga MRT yang terus didorong pengerjaannya.
"Jakarta tidak ditinggalkan begitu saja. Masih terus dijalankan proyek penyediaan air, transportasi, masih ada MRT kemana-mana," kata Basuki, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Fasilitas Sindikasi Kredit PT Air Bersih Jakarta (ABJ) dengan Lembaga Perbankan dan Institusi Keuangan, di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Basuki mengatakan, salah satu yang menjadi bukti yakni pembangunan tiga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang saat ini masih terus digenjot pemerintah sebagai upaya penyediaan air bersih di DKI Jakarta. Proyek yang dimaksud antara lain SPAM Regional Jatiluhur 1, SPAM Regional Djuanda, dan SPAM Regional Karian-Serpong.
Proyek ini dapat membantu pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan persoalan di mana masyarakat kerap menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Menurutnya, apabila berhasil dijalankan, pemerintah dapat meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah.
"Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta. Permukaan tanah turun 18 cm per tahun karena over extraction ground water. Pemerintah DKI ndak bisa apa-apa, ndak bisa melarang. Kecuali bisa menyuplai air bersih Jakarta," kata Basuki.
"Kalau itu bisa kita selesaikan, kita bisa suplai air bersih ke Jakarta. Maka, kita 2030 bisa sampaikan pada rakyat untuk setop pakai air tanah. Hanya dengan itu, penggunaan air tanah bisa dihentikan," tambahnya.
Tidak hanya proyek penyediaan air bersih, Basuki menambahkan, pemerintah hingga kini juga terus menggenjot proyek pembangunan penyediaan transportasi, khususnya transportasi umum. Salah satunya yakni proyek Mass Rapid Transit (MRT) di kawasan Jabodetabek.
"Itu membuktikan Jakarta masih dapat perhatian dari pemerintah untuk dibangun," lanjutnya.
Sebagai tambahan informasi, pemerintah saat ini tengah mendorong pembangunan di IKN Nusantara, khususnya pembangunan kawasan inti. Hal ini dilakukan sejalan dengan target Presiden RI Joko Widodo dalam menyelenggarakan Upacara 17 Agustus di IKN Nusantara pada 2024 mendatang. Proyek Strategis Negara (PSN) ini pun kini telah dilindungi Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN Nusantara.
Sementara menyangkut progresnya sendiri, pada awal Februari 2023 sudah mencapai 12%. Adapun rincian yang sedang digarap mencakup pengerjaan infrastruktur dasar, seperti infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung kantor, hingga perumahan.
"Pertama tadi kita sudah lihat bagaimana ketersediaan air baku dengan membangun bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sepaku. Itu progresnya hampir di atas 82%. 82% dan 85%," kata Ketua Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet, Sabtu (4/2/2023) lalu.
Sementara di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah sedang membangun jalan tol tiga ruas sepanjang 27 km. "Itu progresnya ada yang sudah 6% yang jalan tol, ada yang 2%, ada yang 1% arena memang baru sekitar 2 bulan. Jadi tahap awal mobilisasi," sambungnya.
Tambahan informasi, KIPP seluas 6.600 hektar pembangunannya difokuskan di kawasan 1-A, yang akan dibangun istana negara, kantor-kantor, hingga jalan-jalan yang membentuk kawasan tersebut.
"Kawasan 1-A itu untuk pusat pemerintahan. Ini Istana presiden, di sebelahnya ada Bappenas, ada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Marves, Perekonomian, dan ada beberapa Kementerian. Ada BI tadi ya," tuturnya.
Untuk progres hunian pekerja terdiri dari 22 tower untuk tenaga ahli dan tenaga terampil. Bangunan dilengkapi dengan masjid, kantin, kantor, klinik, toko, dan lainnya. Menurut Danis, 22 tower ini menyediakan 3.300 tempat tidur yang bisa menampung hampir 16 ribu lebih orang.
(das/das)
