Penumpukan Kontainer di Priok Mulai 1 Januari Kena Penalti

Jakarta - Mulai pukul 00.00 tanggal 1 Januari 2012 pengelola Pelabuhan Tanjung Priok yaitu PT Pelindo II akan mengenakan penalti terhadap penumpukan kontainer. Penalti tersebut berlaku bagi pemilik kontainer yang menaruh barangnya di pelabuhan labih dari 2 hari setelah mengantongi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) dengan denda 200-300%

Sekjen Gabungan Importir Nasional Indonesia (Ginsi) Achmad Ridwan Tento mengatakan kebijakan tersebut sangat positif bagi kecepatan arus keluar barang di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Karena pelabuhan hanya tempat transit bukan tempat penumpukan barang," katanya kepada detikFinance, Selasa (20/12/2011).

Ia mengatakan dengan adanya sistem penalti ini maka para importir tak lama-lama menaruh barangnya di Pelabuhan Tanjung Priok. Sistem ini sejatinya sudah diberlakukan lebih dahulu di Tanjung Perak Surabaya.

"Saya rasa akan efektif. Selama ini 20% sudah SPPB, arus barang di Tanjung Priok akan lancar," katanya.

Berdasarkan surat direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No HK 56/4/15/PI.II-11 tanggal 30 November 2011 tentang penyempurnaan pasal 14 dan 15 keputusan direksi PT Pelindo Nomor HK.56/3/2/PI.II-08 tentang tarif Pelayanan Jasa Petikemas di Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

Berikut ini ketentuan baru:

Penumpukan kontainer atau petikemas impor yang telah selesai proses kepabeanan atau telah menerima surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB):

• Jika SPPB terbit setelah petikemas menumpuk di lapangan penumpukan. Maka hari ketiga sejak tanggal penerbitan SPPB, akan dikenakan biaya tambahan atau penalti sebesar 200% dari tarif yang dikenakan saat itu.
• Jika SPPB terbit sebelum kegiatan bongkar. Maka hari keempat sejak penumpukan di lapangan dikenakan tambahan sebesar 200% dari tarif yang dikenakan pada saat itu.

Tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas impor yang telah terbit Surat Penyerahan Petikemas (SP2):

• Jika SP2 terbit setelah petikemas menumpuk dilapangan penumpukan. Maka hari ketiga sejak tanggal penerbitan SP2 dikenakan tambahan sebesar 200% dari tarif yang dikenakan saat itu.
• Untuk partai besar diatas 50 box per B/L. Maka hari kelima sejak tanggal penerbitan SP2 dikenakan tambahan sebesar 300% dari tarif yang dikenakan saat itu.

Selain itu Petikemas FCL impor maupun LCL impor yang tidak diambil dalam jangka 7 hari terhitung sejak hari pertama penumpukan dapat dipindahlokasikan ke tempat lain di luar terminal petikemas Koja, dan segala biaya yang telah timbul menjadi beban pemilik barang atau pemilik yang menguasai petikemas.
(hen/dnl)