Dalam pidatonya di depan DPRD DKI soal APBD 2014, Jokowi mengatakan, dana belanja Rp 62,86 triliun ini akan digunakan untuk belanja mengikat Rp 13,08 triliun, belanja pegawai Rp 12,07 triliun, Belanja Bunga, Tipping Fee, Rekening PJU serta Telepon, Air, Listrik dan Internet sebesar Rp 1,01 triliun, Belanja Hibah Rp 1,6 triliun, Belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Rp 17,16 triliun, dan belanja unggulan dan prioritas Rp 31 triliun.
Pada belanja unggulan dan prioritas ini, ada sejumlah program yang akan dijalankan Pemprov DKI tahun depan yaitu:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
- Pengembangan Sistem Transportasi melalui Pembebasan lahan koridor MRT; Pembangunan jalan layang Kapten Tendean - Blok M β Ciledug; Pengadaan Armada Bus Busway; Pengadaan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler; Pembangunan Busway Layang; serta Revitalisasi Terminal Bus.
- Antisipasi Banjir, Rob dan Genangan, melalui Pembebasan Lahan Cengkareng Drain II - Kali Pesanggrahan - Angke β Sunter; Pembangunan dan Penguatan Tanggul; Pengerukan Sungai dan Saluran; Pengerukan Waduk, Situ, dan Embung; Pengembangan Sistem Polder; Pembangunan Pompa; Pelaksanaan Ground Breaking Tanggul Pengaman Pantai; serta Pelaksanaan JEDI.
- Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, melalui Pembuatan Sumur Resapan dan Lubang Biopori; Peningkatan Kualitas Air Sungai; Pengelolaan Air Limbah; Penanganan Kebersihan; serta Revitalisasi Kebun Binatang Ragunan.
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota, melalui Pengadaan Lahan untuk Lokasi Rusun; Pembangunan Rumah Susun Sewa yang Terpadu dengan Fasilitas Pasar; Kesehatan dan Olah Raga; Penataan dan Pembangunan Kampung Deret; serta Pembangunan Pipa Transmisi Air Bersih dari Perbatasan Jakarta sampai dengan Muara Karang.
- Peningkatan Kualitas dan Kuantitas RTH, melalui Pembebasan Lahan dan Pembangunan Taman Waduk Ria-Rio; serta Pembebasan Lahan dan Pembangunan RTH Interaktif, Hutan dan Makam.
- Peningkatan Kualitas Pendidikan, melalui Penerapan Kartu Jakarta Pintar; Rehab Total Gedung Sekolah; Penyediaan Bantuan Operasional Buku; serta Pemberian Hibah ke Sekolah Swasta
- Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, melalui Penyelenggaraan Kartu Jakarta Sehat; Pembangunan RSUD; Rehab Total Puskesmas; serta Pelayanan Kesehatan di Pasar Tradisional dan Rumah Susun
- Peningkatan Pelayanan Publik, melalui Peningkatan Pelayanan Prima di 267 Kelurahan dan 44 Kecamatan; serta Rehab dan Pembangunan Gedung Kantor Camat dan Lurah.
- Pembangunan Budaya Multikultur, melalui Pengembangan Pusat Kebudayaan Betawi,; Penataan Kawasan Kota Tua; Pembangunan Masjid Raya Jakarta; serta Penyelenggaraan Event Budaya Bertaraf Internasional.
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, melalui Pembangunan Stadion BMW dan Rehab Gelanggang Remaja Kecamatan.
- Pemanfaatan Ruang Kota, meliputi Penataan Jalur Pedestrian; Pembangunan JPO Bawah Tanah Antar Gedung; Perbaikan Trotoar; serta Pembangunan Ruang Bawah Tanah Kawasan Monas berupa lorong pejalan kaki, area parkir dan arena pertunjukan.
- Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja, meliputi Pembangunan dan Rehab Lokasi Binaan/Pasar untuk PKL; Pembebasan Lahan untuk PKL; Penataan dan relokasi PKL; serta Penyelenggaraan Night Market di 5 wilayah Kota dan Provinsi.
"Pendapatan Daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 39,55 triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp 15,27 triliun, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp 7,38 triliun," tutur Jokowi di Gedung DPRD DKI, Selasa (3/12/2013).
Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah diharapkan diperoleh dari Pajak Daerah sebesar Rp 32,50 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 1,76 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 1 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp 4,29 triliun.
Untuk Dana Perimbangan direncanakan berasal dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 14,7 triliun, Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 250 miliar, dan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 320 miliar.
Sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan berasal dari Pemerintah dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah sebesar Rp 797,64 miliar, Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi sebesar Rp 1,58 triliun, serta Hibah untuk MRT sebesar Rp 5 triliun.
Tahun depan, Pemprov DKI juga akan menarik pembiayaan Rp 7,28 triliun yang berasal dari SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun ini dan pinjaman dari Bank Dunia untuk program JEDI.
Uang pembiayaan tersebut akan digunakan untuk pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh Tempo sebesar Rp 9,39 miliar, serta Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp 6,62 triliun untuk PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PD PAL Jaya, PT Bank DKI, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, PD Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Kawasan Berikat Nusantara.
(dnl/ang)