.webp)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengungkapkan, selama ini APIP kurang independen, kurang profesional dalam melakukan pengawasan.
"Lemahnya bisnis proses pengawasan jadi perlu perbaikan pengawasan. Independen belum mendapat perhatian. Yang diharapkan adalah posisi APIP yang independen terhadap manajemen organisasi," ujar dia saat acara Konferensi Auditor Intern Pemerintah Tahun 2014 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (12/6/2014).
Azwar mengungkapkan, harusnya APIP memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Saat ini, kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berada di bawah pimpinan, baik itu bupati, walikota, gubernur, hingga menteri sehingga tidak independen.
"Saat ini APIP berada langsung di bawah pimpinan organisasi. Jumlah pegawai tidak mencukupi, perlu pendidikan berkelanjutan, dan pengembangan kompetensi. Jadi harus membuka seluas-luasnyanya agar memiliki kompetensi auditor. Pada akhirnya dapat menurunkan penyimpangan dan meningkatkan akuntabilitas," katanya.
Sementara itu, Azwar menjelaskan, lemahnya pengawasan tersebut mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah terkena kasus. Inspektorat Jenderal seharusnya menjadi penasehat pemimpin lembaga yang bersikap kritis jika ada penyimpangan anggaran negara.
Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Chatib Basri mengaku jika kinerja Inspektorat Jenderal di pusat dan daerah masih perlu diperbaiki.
"Perlu perbaikan melalui paradigma baru, terutama untuk memperluas peran APIP sampai ke audit kinerja dan audit investigasi," kata Chatib.
(drk/dnl)
