Tak Mau Lagi Ada Daerah Kumuh, Pemerintahan Jokowi Butuh Rp 384 Triliun

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia dalam 5 tahun mendatang. Sehingga diluncurkan program penanganan nasional bagi 38.431 hektar kawasan kumuh di seluruh Indonesia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago mengatakan, kebutuhan anggaran untuk mengatasi daerah kumuh mencapai Rp 384 triliun. Kebutuhan ini diambil dari APBN, APBD, swadaya masyarakat, perbankan, hibah, dan CSR perusahaan.

"Rp 384 triliun untuk 5 tahun," ungkapnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/12/2014).

Dana tersebut, lanjut Andrinof, dibutuhkan untuk penyediaan lahan dan pembangunan perumahan, membenahi rencana tata kota, memperluas akses pembiayaan, serta menyediakan dasar terpadu sistem perkotaan.

"Pembenahan akan dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada lagi kawasan kumuh di Indonesia," imbuhnya.

Nugroho Tri Utomo, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, menambahkan penanganan kawasan kumuh juga terkait dengan kebiasaan masyarakat. Harus ada upaya yang mendorong semangat ke arah kawasan bersih.

"Banyak sekali masalah perilaku kebiasaan dan sebagainya. Orang tinggal di wilayah kumuh bukan karena tidak mampu, tapi memilih karena ingin menghemat biaya hidup," jelas Nugroho.

Beberapa tahapan yang akan dilalui dalam 5 tahun diawali dengan persiapan selama 2 tahun. Meliputi pendataan, penyusunan modul, dan pemantapan program penanganan berbasis masyarakat.

Kemudian pada dilakukan sinkronisasi kebijakan sebagai dasar nasional, penarikan konsultan dan fasilitator, penguatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, serta inisiasi dengan pihak lain.

(mkl/hds)