Titiek Soeharto Usul Cara Pak Harto Ditiru Jokowi untuk Swasembada Pangan

Titiek Soeharto Usul Cara Pak Harto Ditiru Jokowi untuk Swasembada Pangan

- detikFinance
Senin, 19 Jan 2015 17:00 WIB
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meniru cara yang digunakan Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Kedua RI Soeharto dalam mencapai swasembada pangan. Misalnya soal ketegasan dalam mencegah konversi lahan produktif hingga soal cara penyaluran bibit dan pupuk subsidi.

Hal ini disampaikan oleh putri Soeharto, Titiek Soeharto yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/1/2015).

"Pemerintahan Orde Baru sukses dalam swasembada pangan. Nah pemerintahan sekarang harus bisa belajar." ujar Titiek yang bernama lengkap Siti Hediati Hariyadi ini.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan cara yang bisa ditiru adalah soal pendistribusian pupuk dan benih. Ia menilai, ada kesalahan yang sudah berlangsung lama dalam hal pendistribusian pupuk dan benih yakni menggunakan perusahaan penyalur atau distributor, sedangkan petani tak dilibatkan.

Seharusnya, penyaluran bibit dan benih melibatkan kalangan petani langsung di masing-masing daerah sasaran. Cara ini diyakini bakal mencegah terjadinya penyimpangan binih atau pupuk.

"Yang kusut itu penyaluran benih dan bibit. Dari atas sudah terdata rapi tapi waktu sampai ke tingkat pengecer itu berantakan karena nggak ada unsur petani di situ jadi banyak jadi permainan. Harusnya petani dilibatkan sehingga tepat sasaran," kata anak keempat Soeharto ini.

Hal lainnya yang bisa ditiru adalah ketegasan dalam pemanfaatan lahan pertanian tidak untuk pemanfaatan di sektor lainnya yang tak produktif untuk pertanian seperti perumahan.

Ia mengakui hal tersebut bukan hal mudah dilakukan di masa sekarang ini apalagi sudah di era otonomi daerah. Namun, tetap harus ditempuh bila Indonesia benar-benar ingin mencapai swasembada pangan.

"Memang alih fungsi lahan pertanian makin marak. Makanya, Menteri Pertanian yang sekarang harus tegas, berani melarang alih fungsi dan mengembalikan untuk keperluan pertanian di Indonesia," katanya.

(dna/hen)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads