Investasi Rp 950 Triliun dari China dan Jepang Siap Masuk RI

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menyelesaikan lawatannya ke negara dua negara raksasa di Asia Timur yakni Jepang dan China. Hasilnya, sejumlah komitmen investasi berhasil dihimpun dari dua negara tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky menjelaskan, ada komitmen investasi yang berhasil digalang dengan nilai mencapai US$ 73,46 miliar atau sekitar Rp 955 triliun (kurs Rp 13.000/US$)

"BKPM mencatat ada komitmen investasi senilai US$ 73,46 miliar yang terdiri dari US$ 10,06 miliar komitmen investasi Jepang dan US$ 63,4 miliar komitmen investasi China," jelas dia dalam paparam media mengenai hasil kunjungan Jokowi ke Jepang dan China di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Ia merinci, sejumlah komitmen investasi yang berasal dari negeri sakura Jepang bahkan ada yang sudah mendekati tahap realisasi.

"Komitmen investasi jepang yang sudah pada tahap pengajuan izin telah mencapai US$ 8,11 miliar. Hanya US$ 1,95 miliar saja yang masih dalam tahap minat untuk didorong pada pengajuan izin," tutur dia.

Sektor yang diminati oleh investor-investor asal jepang masih seputar industri otomotif, logam dan industri olahan. Namun demikian, menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi perluasan jenis industri yang akan disasar oleh investor jepang.

"Jepang masih terbesar di otomotif, logam dan pengolahan. Tapi kan kalau ada industri otomotif otomatis dia akan meningkatkan permintaan untuk industri turunan seperi komponen kendaraan dan sebagainya," sebut dia.

Sementara, untuk China, BKPM mencatat bahwa sektor yang diminati investor asal Cina adalah sektor industri semen dan kawasan industri. China, lanjut dia, bahkan mengutarakan minat untuk mendanai sejumlah proyek pemerintah dalam bidang penyediaan infrastruktur.

Adapun dalam kerjasama ini nantinya akan diterapkan dalam 3 bentuk yakni investasi langsung B too B (perusahaan ke perusahaan). G to G‎, pemerintah kepada pemerinyah.

"Jadi bisa perusahaan dengan perusahaan, pemerintah dengan pemerintah atau pupun pemerintah‎ dengan perusahaan" pungkas dia.

(dna/ang)