Jepang dan China 'Rebutan' Bangun Kereta Peluru di Indonesia

Jakarta - Wacana soal pembangunan proyek kereta peluru di Indonesia terus bergulir. Dua negara Asia, yaitu Jepang dan China berebut untuk bisa menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S. Priyatna mengatakan, pihak Jepang telah memberikan proposal penawaran pembangunan kereta cepat.

"Kalau Jepang tawarkan harga semuanya US$ 6,2 miliar (Rp 80 triliun). Konstruksi (rel dan stasiun) US$ 4,3 miliar, sisanya untuk pengadaan kereta, dan lainnya," sebut Dedy beberapa waktu lalu.

Pihak Jepang bahkan telah menawarkan skema kerjasama antara investor dengan pihak pemerintah Indonesia termasuk skema pembagian porsi pembiayaannya.

"Jepang menawarkan 10% swasta, 74% pembiayaan dari BUMN Khusus yang dibentuk untuk proyek ini dan pemerintah berkontribusi 16%. Masih ada kontribusi pemerintah di situ. Itu penawaran Jepang," tutur dia.

Sementara China, penawaran pembangunan kereta cepat telah dilakukan oleh presidennya langsung, yaitu Xi Jinping. Penawaran ini diberikan oleh Xi langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika ke-60 kemarin sore.

"Pemerintah China sudah sepakat akan membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung, dan terbuka kemungkinan juga untuk Jakarta-Surabaya," kata Xi Jinping.

Seperti diketahui, baru-baru ini, Jepang melakukan uji coba terhadap kereta cepat barunya yang memecahkan rekor tercepat di dunia. Kereta ini memiliki kecepatan maksimum 603 km/jam.

Kereta yang dibuat Jepang ini menggunakan teknologi maglev (magnetic levitation). Jadi ini bukan kereta Shinkansen yang banyak dikenal.

Berikut saingan dari kereta tercepat di dunia tersebut:

• Kereta maglev China dengan kecepatan 430 km/jam
• Mobil Formula 1 dengan kecepatan 321 km/jam
• Kereta 'peluru' Shinkansen dengan kecepatan 320 km/jam
• Kereta cepat Eurostar dengan kecepatan 300 km/jam

Namun, keputusan akhir atas proyek ini sangat bergantung pada hasil penilaian orang nomor satu di tanah air ini.

"Semua tergantung Pak Jokowi. Tapi pertimbangannya seperti itu. Tapi itu pertimbangan dari kami. Kalau harga murah tapi risiko kelayakannya kurang mungkin China tidak dimenangkan. Kalau bisa murah dan layak, bisa juga dimenangkan," kata Dedy Priatna.

(dnl/hen)