Soal Mafia Listrik, Rizal: Harusnya Rakyat Boleh Pakai Sistem Meteran dan Pulsa

Jakarta - Kemarin, Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengungkapkan soal adanya mafia pulsa listrik. Dia menyebut pembelian pulsa Rp 100.000 yang didapat Rp 73.000, meski pernyataan ini langsung disanggah PLN.

Tapi apa sebenarnya yang diinginkan Rizal dari pernyataan itu? Apa benar ada mafia pulsa listrik?

Usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri di Istana Negara, Rizal mengungkapkan, dia ingin agar saat ini rakyat sebagai pelanggan PLN bisa memilih apakah akan menggunakan listrik prabayar atau meteran listrik biasa yang dibayar bulanan.

"Yang penting kan terbuka, efisien, transparan ya kan, rakyat jangan dirugikan. Yang terjadi ini banyak hal yang tidak transparan. Karena kalau saudara beli pulsa dibandingkan dengan meteran bisa lebih murah. Yang kami minta itu kan rakyat dibagi, boleh melakukan dua hal, boleh memilih sistem meteran, atau memilih sistem pulsa. ‎Karena banyak keluarga, jam 7 atau jam 8 anaknya masih belajar, cari pulsa susah gitu lho. Kami minta supaya terbuka. Tidak hanya sistem pulsa, tapi juga sistem meteran," papar Rizal, Selasa (8/9/2015).

Listrik prabayar atau berbasis pulsa ini sudah muncul di Indonesia sejak 2007 silam. Sekarang semua pelanggan baru PLN akan dipasang listrik prabayar, tidak ada lagi meteran pasca bayar atau sistem meteran yang dipasang.

Kelebihan penggunaan listrik prabayar antara lain adalah, para pelanggan tidak perlu khawatir akan ada kesalahan pencatatan meteran, tidak direpotkan untuk petugas pencatat meter yang berkunjung setiap bulan sehingga privasi pelanggan tidak terganggu.

Dengan menggunakan listrik prabayar, maka pemakaian listrik sepenuhnya dikendalikan pelanggan sehingga pelanggan tidak perlu khawatir ada pemutusan. Jika Kwh yang dibeli akan mulai habis, maka secara otomatis alarm pada meteran prabayar akan berbunyi.

Namun, Rizal kemarin mengatakan ada dugaan kecurangan dalam perhitungan listrik prabayar.

(dnl/hen)