Beda dengan ESDM, Rizal Ramli Sebut Presdir Baru Freeport Tak Perlu Restu Pemerintah

Jakarta - Pemerintah tidak perlu terlibat dalam penentuan posisi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia pengganti Maroef Sjamsoeddin. Karena sudah masuk ke dalam ranah internal perusahaan.

Demikian diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim, Rizal Ramli, saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/1/2016)

"Nggak (harus restu pemerintah), itu kan urusan internal perusahaan," tegasnya.

Rizal bahkan tidak memiliki harapan apa pun untuk Presdir baru Freeport nanti. Menurutnya, perusahaan bisa mencari kandididat yang tepat.

"Jangan tanya saya dong, tanya sama bos mereka dong. Wah, nggak ada harapan," kata Rizal.

Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono mengatakan, pemerintah Indonesia lewat Kementerian ESDM, akan turut menentukan siapa Presdir Freeport Indonesia yang baru.

"Nanti pergantian (Presdir Freeport) itu memerlukan persetujuan pemerintah, diganti siapa itu. Begitu dia ganti, perubahan direksi, dia lapor ke pemerintah, nanti pemerintah menyetujui," kata ‎Bambang.

Pemerintah Indonesia bisa menyetujui atau menolak Presdir baru yang ditunjuk oleh Freeport. "Bisa saja (ditolak), minta persetujuan kan bisa iya bisa tidak," ucapnya.

(mkl/dnl)