Kembangkan Ekonomi Kerakyatan, Pemerintah Contoh Desa Bawang Merah di Brebes

Jakarta - Pemerintah saat ini tengah menyusun sejumlah langkah mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis desa. Kebijakan ini dirancang untuk membangun ekonomi daerah di tingkat desa dengan mengoptimalkan semua kebijakan-kebijakan ekonomi kerakyatan yang selama ini dianggap jalan sendiri-sendiri.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah membuat konsep kebijakan-kebijakan ekonomi kerakyatan dalam satu paket sehingga saling mendukung. Selama ini, menurutnya, banyak kebijakan ekonomi kerakyatan dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) tanpa koordinasi dan untuk tujuan masing-masing.

"Bahas bagaimana ekonomi kerakyatan atau ekonomi keadilan seperti dicontohkan di Brebes. Itu nanti semua terlibat dari KUR-nya, dana desanya, financial inclusion, pasar dan gudang logistik, e-commerce jadi satu kesatuan nanti, contohnya di Brebes," jelas Mardiasmo ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Antar lembaga, lanjutnya, akan membuat kebijakan dalam satu paket membangun ekonomi kerakyatan, khususnya di tingkat pedesaan.

"Nyambung semua, selama ini kita ingin koordinasi yang lebih baik lagi. Sehingga Bank BRI di situ misalnya, kemudian BI dan OJK bagaimana financial inclusion-nya, kita dari dana desanya, koperasi dan UKM-nya, jadi kita coba kita koordinasikan. Sebelumnya kan datang ke sana sendiri-sendiri, sekarang maunya jadi satu kesatuan, lebih mudah," jelas Mardiasmo.

Dia mencontohkan, saat ini ada desa di Kabupaten Brebes yang warganya secara secara tidak langsung mengintegrasikan pembangunan desa lewat ekonomi kerakyatan. Brebes dengan komoditas bawang merah dan telor asin ini jadi daerah yang baru dijadikan contoh untuk kembangkan ekonomi kerakyatan.

"Kaya KUR di Brebes apa saja, terus dana desa buat kembangkan badan usaha desa, UKM dan koperasinya kaya apa, bagaimana pasarnya dioptimalisasi. Di sana kebetulan kembangkan brambang (bawang merah), bagimana logistik dan pemasarannya, itu dibuat satu kesatuan. Sehingga holistic," ujarnya.

Mardiasmo menuturkan, dalam rapat tersebut, Kementerian Keuangan sendiri kebagian tugas dalam mempercepat pencairan dana desa.

"Dari Kementerian Keuangan bagaimana percepat dana desa, selama ini kan 3 kali penyaluran yaitu 40%, 20%, 20%. Kita akan upayakan jadi 60% dan 40% sehingga Maret sudh (cair) 60%, kan otomatis lebih cepat lebih bagus," tutupnya. (ang/ang)