Ekspor Sawit RI ke Eropa Diganjal, Pengusaha: Sangat Diskriminatif

Jakarta - Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang menyebut komoditas kelapa sawit jadi penyebab deforestasi atau alih fungsi hutan. Pemerintah menduga produk Eropa takut tersaingi oleh produksi Indonesia.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Joko Supriyono, mengungkapkan sertifikasi sawit yang berlaku di Indonesia seperti ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) tidak diakui di Eropa.

Menurut Joko, Parlemen Uni Eropa, menginginkan sertifikasi dilakukan di sana, bukan di Indonesia.

"Dalam resolusi itu ada sertifikasi tunggal. Itu rasanya tidak bisa diterima, karena didasarkan atas asumsi sertifikasi yang dikembangkan negara-negara produsen sawit dianggap cacat," ujar Joko di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Baca juga: Sawit RI Dihambat Masuk Eropa, Ini Respons BUMN Perkebunan
Masalah lainnya, menurut Joko, resolusi parlemen Uni Eropa itu hanya berlaku untuk minyak sawit saja. Padahal ada banyak minyak nabati lain di Eropa, yang tentunya ikut berkontribusi pada deforestasi hutan.

"Itu hanya berlaku untuk sawit saja, ini sangat diskriminatif. Karena minyak nabati lain enggak pernah dituntut melakukan sertifikasi. Bahkan hebatnya di resolusi itu, diminta HS (Harmonized System) dibedakan antara sawit yang sustainable dengan yang enggak sustain," ungkap Joko.

Dia menduga, masalah sawit yang dibawa ke Parlemen Uni Eropa ini untuk menguatkan posisi tawar mereka dalam perundingan perdagangan bebas Indonesia-Uni Eropa dalam CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

Baca juga: Ekspor Sawit ke Eropa Dihambat, Apa Dampaknya Bagi RI?

"Mereka tidak mengakui sertifikasi kita, padahal lembaga yang mengaudit sertifikasi kita itu dari Eropa juga, kurang apalagi. Ini bukan soal lingkungan, tapi kepentingan dagang," pungkas Joko. (idr/hns)