Mau Dapat Cicilan Rumah DP 1%? Ini Syaratnya

Jakarta - Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu meresmikan proyek pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) yang ditujukan untuk buruh/pekerja, berlokasi di Tangerang Selatan.

Presiden mengungkapkan, hunian yang diberi nama Rusunami Loftvilles di Jl Bukit Serua, Tangerang Selatan, Banten ini bisa didapatkan dengan skema kredit Rp 1,2 juta per bulan dengan uang muka 1% atau sekitar Rp 2,9 juta dari harga satu unit Rp 293 juta.

Baca juga: Jokowi Pamer Hunian Pekerja di Tangerang Selatan DP 1%

Program DP 1% ini adalah bagian dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Untuk membeli rumah, anda harus masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yakni pekerja yang berpendapatan di bawah Rp 4 juta.

Baca juga: Jokowi Resmi Bangun 6.000 Rusunami Pekerja di Serpong Hari Ini

Kemudian pekerja bergaji di bawah Rp 7 juta untuk yang akan membeli rumah susun dengan menggunakan skema FLPP.

Direktur Konsumer BTN, Handayani mengungkapkan program KPR subsidi tersebut memang sudah berjalan sejak 2015 lalu.

"Itu menjadi bagian dari program sejuta rumah untuk Nawacita," ujar Handayani saat dihubungi detikFinance, Selasa (2/5/2017).

Baca juga: Kok Bisa Jokowi Beri DP 1% untuk Rusunami Buruh di Tangsel?

Sebagai bank yang menjadi pelaksana terbesar untuk KPR subsidi, dia menyampaikan bank akan memprioritaskan pekerja yang belum memiliki rumah di perkotaan dan penghasilan yang sesuai ketentuan FLPP.

Mengutip laman btn.co.id syarat untuk mendapatkan fasilitas ini adalah:

1. WNI dan berdomisili di Indonesia
2. Berusia 21 tahun atau telah menikah
3. Pemohon maupun pasangan (suami/istri) belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah
4. Gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp 4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak dan Rp 7 juta untuk Rumah Sejahtera susun
5. Atau maksimal gaji sesuai dengan ketentuan pemerintah
6. Memiliki masa kerja atau usaha minimal 1 tahun
7. Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
8. Menandatangani Surat pernyataan di atas materai

(dna/dna)