.webp)
Dalam kajian kasar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas ada beberapa skenario yang muncul. Pertama, bila pusat pemerintahan dan pusat perekonomian yang meliputi jasa, perdagangan, dan industri tetap di Jakarta. Maka konsekuensinya adalah perlunya dukungan teknologi di sektor infrastruktur, lingkungan, dan ekonomi untuk meningkatkan kapasitas.
Kedua, bila pusat pemerintahan dipindahkan. Konsekuensinya yaitu perlu kerja sama dengan pihak swasta dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan menerima limpahan kegiatan bisnis, agar mempermudah proses pemindahan pusat bisnis dan penetapan regulasi yang dibutuhkan, termasuk revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) DKI Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satu idenya adalah coba untuk memindahkan pusat pemerintahan. Ke mana? Ya jawabannya harus ke luar Jawa," ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepada detikFinance, pekan lalu.
Baca juga: Apa Kata Jokowi Soal Pemindahan Ibu Kota? |
Bambang menyatakan, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi memang seharusnya dipisahkan. Ia mencontohkan Amerika Serikat(AS), meskipun pusat pemerintahan dipindahkan ke Washington, namun pusat perekonomian tetap berada di New York.
"Saya yakin orang pebisnis itu kan bukan sama government, kecuali dia memang kontraktor yang hidupnya bergantung sama proyek pemerintah, silakan saja pindah ke situ. Tapi untuk bisnis biasa, konglomerat, grup perusahaan ya mendingan di Jakarta, pasarnya di situ," terangnya.
Ketiga, dalam kajian tersebut juga ada skenario pusat perekonomian yang juga dipindahkan. Maka konsekuensinya yaitu diperlukan dukungan perencanan yang matang, termasuk sistem infrastruktur yang terintegrasi yang mendukung kegiatan pemerintahan di lokasi baru.
Keempat yaitu pemindahan pusat Perdagangan dan Pusat Industri. Konsekuensi yang dimungkinkan, yaitu perlunya dukungan perencanan yang matang, termasuk sistem infrastruktur yang terintegrasi yang mendukung kegiatan pemerintahan di lokasi baru perdagangan dan industri. (mkj/dnl)
