Jokowi Inginkan Sistem untuk Cegah Penggelapan Pajak

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, sudah saatnya tingkat kepatuhan perpajakan serta tindakan penggelapan pajak di Indonesia untuk segera ditindak.

Hal tersebut diungkapkannya saat membuka rapat terbatas (ratas) tentang Moderinisasi Teknologi Informasi Perpajakan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2017). Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan jajaran eselon II.

Turut hadir juga Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Panjaitan dan MenPAN RB Asman Abnur serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi menyebutkan, dengan modernisasi teknologi informasi perpajakan ini diharapkan bisa membangun sebuah sistem data informasi perpajakan yang lebih handal, terintegrasi, dan lebih sederhana.

"Saya yakin langkah reformasi dan modernisasi sistem teknologi informasi perpajakan ini akan sangat bermanfaat bagi upaya peningkatan tax ratio, kemudian mendorong kepatuhan pajak secara sukarela, serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak," kata Jokowi.

Reformasi sistem perpajakan di Indonesia ini juga harus menjamin tingkat keamanannya. Sebab, dirinya meyakini bahwa moderninsasi teknologi informasi perpajakan akan salah satu dasar program reformasi perpajakan di Indonesia.

Dia menceritakan, reformasi perpajakan di Indonesia sudah memiliki berbagai macam fondasi, salah satunya mengenai basis data yang berasal dari program tax amnesty. Data yang berasal dari program pengampunan pajak ini juga harus lebih dikuatkan lagi dengan sistem pengolahan data dan informasi yang akurat serta terintegrasi secara menyeluruh, sehingga sistem perpajakan, sistem kependudukan, sistem keuangan, maupun sistem yang lain yang relevan bisa terintegrasi dengan baik.

Mantan Wali Kota Solo ini juga memastikan, perbaikan sistem teknologi dan informatika perpajakan juga dalam rangka komitmen Indonesia yang ikut serta dengan 139 negara dalam implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI).

"Saya minta momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun sistem data sistem informasi perpajakan yang lebih komprehensif lebih terintegratif," jelas dia. (mkj/mkj)