Meski menambah utang, pemerintah juga mencari skema pembiayaan infrastruktur yang tak membebani APBN, yaitu dengan menjaring investor.
"Ini semua akan sangat ditentukan seberapa mampu kita membuat skema-skema pembiayaan infrastruktur itu tidak terlalu bergantung kepada APBN, tapi ya dari investor," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution kepada detikFinance saat ditemui di Rumah Dinasnya, Jakarta, Senin (26/6/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal inilah yang membuat pemerintah saat ini gencar mengajak swasta untuk ikut serta berinvestasi di program-program pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah, melalui berbagai skema pembiayaan yang disusun sedemikian menarik.
"(Pembiayaan non APBN) Masih harus kita kembangkan lagi lebih jauh, banyak macamnya. Terutama yang brown field atau yang sudah selesai," tukasnya.
Utang luar negeri pemerintah terus meningkat sampai akhir Mei 2017, mencapai Rp 3.672,33 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir Mei 2017 menjadi Rp 3.672,33 triliun.
Baca juga: 5 Bulan, Pemerintah RI Cicil Utang Rp 264 T |
Angka ini naik hingga Rp 1.067,4 triliun jika dibandingkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga Mei 2017 ini. (hns/hns)