Infrastruktur Apa Saja yang Diperlukan di Ibu Kota Baru?

Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan pusat pemerintahan atau Ibu Kota, dari Jakarta ke kota lain di luar Pulau Jawa. Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah melakukan kajian mengenai rencana pemindahan Ibu Kota ini dan diperkirakan bakal rampung akhir tahun nanti.

Kajian yang dilakukan sendiri akan mencakup banyak aspek, mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan hingga pertahanan. Lantas bagaimana kajian dari segi infrastrukturnya yang akan dilihat pemerintah untuk menentukan Ibu Kota yang baru?

"Itu kan seperti membangun kota baru di sana. Kita ingin tahu, apa sih infrastruktur yang diperlukan. Paling tidak dari sistem bangunan, itu dibutuhkan, untuk drainase airnya seperti apa, itu semua akan dikaji," kata Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian, Wahyu Utomo dalam Media Gathering di Restoran Pulau Dua, Jakarta, Kamis (6/7/2017).

Selain itu, pemerintah akan melihat bagaimana infrastruktur jalannya, perumahan, sampai ke bagaimana tempat tinggal pekerja pemerintahan yang akan bekerja di situ.

[Gambas:Video 20detik]

"Karena ini benar-benar membangun suatu kota baru. Apakah nanti seberapa jauh dari Palangkaraya. Apakah pegawainya kerja di mana, atau di sekitar situ. Tapi ini location analysis nya aja belum. Jadi penting analisis lokasinya dulu seperti apa, pendukungnya seperti listrik, telpon, dan lain-lain," tutur dia.

Namun demikian, Wahyu mengaku wacana pemindahan Ibu Kota sendiri masih terus dikaji oleh Bappenas dan belum masih pada pembahasan di luar itu. Setelah kajian rampung, barulah pembahasan dibawa ke level Menteri Koordinator.

"Jadi saya belum bisa berkomentar, kecuali menunggu dulu dari Bappenas kajiannya seperti apa, tentang pemilihan kota seperti apa, berapa tanah yang dibutuhkan. Itu pasti nanti kaitannya akan dengan ATR. Status tanahnya bagaimana, apakah mau pakai tanah negara atau gimana," ucapnya.

"Dan lihat juga, di Palangkaraya itu tanahnya kan enggak seperti di Jawa. Tanahnya itu gambut. Untuk konstruksi gambut pasti kan lebih mahal dibanding non gambut. Jadi ini semua pasti dikaji oleh teman-teman Bappenas," pungkasnya. (dna/dna)