Pindahkan Ibu Kota, Apa Saja yang Dikaji Pemerintah?

Pindahkan Ibu Kota, Apa Saja yang Dikaji Pemerintah?

Hendra Kusuma - detikFinance
Senin, 10 Jul 2017 13:48 WIB
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah melakukan kajian awal untuk merealisasikan wacana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.

Kajian awal ini dikomandoi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Adapun, kajian awal ini ditargetkan selesai pada akhir 2017 yang selanjutnya atau pada awal 2018 bisa dilakukan kajian lebih mendalam.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kajian awal yang dilakukan oleh Bappenas terkait dengan lokasi hingga ketersediaan lahannya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya mengenai lokasi, luas daerah segala macam, banyak lah itu," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7/2017).


Dia memastikan, masih membutuhkan waktu yang panjang untuk benar-benar merealisasikan wacana pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Apalagi, tujuannya sebagai upaya pemerintah menciptakan pemerataan ekonomi di Indonesia.

"Itu kan masih early stage, ya studi kan masih butuh waktu berapa lama, kita lihat saja dulu hasil studinya," jelas dia.

Diketahui, Palangka Raya ramai jadi perbincangan dalam beberapa waktu terakhir. Terutama setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan niat untuk memindahkan ibu kota.

Rencana pemindahan ibu kota sedang masuk tahapan kajian. Memang pada pemerintahan sebelumnya, rencana yang sama juga pernah muncul namun tidak pernah ada kejelasan sampai akhir periode.

Sekarang, pemerintah munculkan lagi rencana tersebut. Bedanya, ada penekanan bahwa rencana akan dikaji secara serius hingga melahirkan keputusan. Baik itu keputusan untuk pindah maupun tidak.

Palangka Raya memang masuk sebagai salah satu opsi. Kota yang terletak di Kalimantan Tengah tersebut dianggap cocok sebagai pusat pemerintahan karena memiliki lahan yang luas dan tidak rentan dari bencana alam seperti gempa.

Ada beberapa lagi daerah yang masuk dalam kajian tersebut. Di antaranya adalah Jonggol, Kabupaten Bogor. Wilayah Jonggol menjadi opsi karena sebelumnya juga pernah dikaji pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dulu Jonggol dianggap cukup ideal sebagai pusat pemerintahan.

Daerah lain yang menjadi opsi adalah Balikpapan dan Samarinda. Kedua kota ini sebenarnya saling berdekatan dan terletak di Kalimantan Timur.

Kajian pemindahan ibu kota ditargetkan selesai sebelum akhir tahun. Bila keputusannya adalah pindah, maka prosesnya akan dilakukan secara bertahap. Diperkirakan membutuhkan waktu 5-10 tahun.

(mkj/mkj)

Hide Ads