.webp)
Menanggapi itu, Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono berpendapat, bahwa reshuffle tetap perlu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tony menggaris bawahi, reshuffle bisa dilakukan terutama kepada kementerian yang hasil evalusi kinerjanya tidak memberikan kontribusi besar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan ini akan menjadi reshuffle yang terakhir, karena pemerintahan sudah hampir 50% perjalanan," sambungnya.
Asal tahu saja, sepanjang 2,5 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi di Indonesia, orang nomor satu itu telah melakukan 2 kali perombakan menteri. Jika tahun ini kembali terjadi maka akan menjadi yang ketiga.
Meski masih perlu dilakukan reshuffle, Tony menyebutkan Presiden Jokowi memberikan teguran dan memberi semangat kepada para menteri yang selama masa kepemimpinannya masih bisa diperbaiki.
Sebab, melakukan perombakan bukan pekerjaan yang mudah dan menyenangkan bagi seorang pimpinan. Apalagi, kata Tony, sejak awal kabinet kerja dibentuk banyak titipan partai politik dalam mengisi pos-pos menteri.
"Jadinya, reshuffle adalah langkah koreksi yang sebenarnya bukan solusi, the first best, tapi the second best," jelas dia.
Khusus kabinet kerja di sektor ekonomi, Tony berpendapat memang masih bisa dilakukan perombakan, tapi hanya berlaku bagi yang benar-benar tidak performa dan tidak kompeten.
Sedangkan seperti Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro masih belum pas untuk dirombak, meski jalannya perekonomian tidak sesuai ekspektasi, seperti pertumbuhan ekonomi yang masih berada di level 5%, sedangkan keinginan pimpinan di level 6%. Tidak tercapainya hal tersebut dikarenakan banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan.
Sedangkan Menteri Perdagangan Enggartiastio Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto juga dinilai masih baru dan masih memiliki harapan untuk diarahkan Presiden Jokowi. Apalagi, Enggartiasto sukses menjinakkan inflasi selama lebaran tahun ini.
Sedangkan Menteri ESDM Ignasius Jonan diakuinya tidak memiliki latar belakang yang cukup untuk memimpin sektor energi. Menurut Tony, prestasinya di PT Kereta Api Indonesia (KAI) justru menjadi modal dalam mengelola BUMN.
"Dia pasti punya visi untuk BUMN, daripada dia di ESDM harus mempelajari banyak hal yang bukan menjadi passion-nya, saya rasa Jonan pilihan yang tepat saat ini," tegas Tony.
Jika memang dalam waktu dekat Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet kerja khususnya di sektor ekonomi. Tony berpesan, agar orang nomor satu lebih mengutamakan independen dibandingkan dari partai.
"Jangan pernah ada orang partai, harus independen, nonpartisan. Menteri yang berasal dari partai akan kikuk dan sulit independen. Pengalaman selama ini sudah membuktikan," tukas dia. (mkj/mkj)
