Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Darmin: Sekarang Momennya Bagus

Soal Rp 1.000 Jadi Rp 1, Darmin: Sekarang Momennya Bagus

Hendra Kusuma - detikFinance
Rabu, 19 Jul 2017 14:07 WIB
Foto: Wahyu Daniel
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan, saat ini menjadi momen yang tepat bagi pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi alias penyederhanaan nilai rupiah kepada DPR.

Perubahan Rp 1.000 menjadi Rp 1, kata Darmin, sudah disiapkan dan dibicarakan sejak empat sampai lima tahun lalu. Tapi memang belum dibahas pada sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi sekarang ya momen yang bagus. Jadi sebenarnya inflasinya juga sudah mulai terkendali tapi masih agak tinggi, dulu 4%-5%, sekarang kan 3%-4%," kata Darmin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Selain itu, faktor lainnya yang membuat RUU Redenominasi layak masuk dalam prolegnas 2017 juga memberi manfaat dalam pendataan.

"Coba lihat orang-orang semua apa banyak, restoran apa, semuanya tulisnya tanpa ribu dia, ya kan? 412 itu maksudnya Rp 412.000 maksudnya. Jadi itu efisiensinya banyak di dalam pendataan. Bayangkan berapa banyak gigabyte bertambah megabyte bertambah kalau digitnya tambah 3, kalau berkurang tiga kan sangat banyak pengaruhnya bukan hanya di perbankan tapi juga di semua sektor," tambah Darmin.

Bukan itu saja, redenominasi juga akan membantu anak-anak dalam pelajaran berhitung.

"Di sekolah dia tahunya 2+4=6, di luar 15.000+2.000= 17.000 itu kan kacau sekali enggak nyambung. Jadi apa yang dia hadapi dalam kehidupan enggak sama dengan apa yang dia hadapi di kelas. Itu perlu loncatan pikiran. Nah kalau sama sehari-hari bicaranya Rp 2 atau Rp 5 atau Rp 2 tambah Rp 3, nyambung," ungkap dia.


Meski demikian, Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) ini menyerahkan kembali wacana RUU Redenominasi kepada Kementerian Keuangan dan BI untuk diusulkan dalam prolegnas atau tidak. Apalagi, implementasi redenominasi ini diperlukan waktu yang lama.

"Saya tidak tahu perlu berapa tahun ya mestinya perlu lama, Ya itu tanya BI sama Menkeu," kata Darmin. (hns/hns)

Hide Ads