Pertama, PT Garam harus punya gudang berteknologi canggih yang bisa menyimpan minimal 100.000-ton garam untuk stok satu tahun ke depan. Sehingga, tidak terjadi kelangkaan garam saat terjadi anomali cuaca seperti sekarang.
"Jadi PT Garam tidak hanya memproduksi lalu menjual, tapi juga melakukan stok untuk setahun ke depan. Yang disimpan serapan dari garam rakyat," ujar Usman kepada detikFinance, Senin (31/7/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, PT Garam harus hadir di daerah-daerah yang curah hujannya rendah seperti di NTT dan NTB. Pemerintah melalui PT Garam harus turun dengan sistem inti plasma dan memastikan membeli garam hasil produksi rakyat.
Kehadiran PT Garam ke daerah-daerah tersebut sangat penting agar petani garam di sana kembali berproduksi.
"PT Garam harus menjadi pionir agar orang-orang yang punya tambak garam semangat produksi karena garamnya pasti dibeli. Di sinilah peran pemerintah melalui PT Garam menerapkan inti plasma," kata Usman.
Baca juga: Pasokan Garam Langka, Apa Kata Susi? |
Selain itu, Usman menyarankan pemerintah mengaudit kebutuhan garam industri yang dipasok dari impor minimal 2 juta ton per tahun. Untuk audit ini, menurut Usman, Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk satgas yang melibatkan bea cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan.
"Apakah betul membutuhkan garam industri sampai 2 juta ton, apakah kadar NaCL cukup di bawah 97%, kenapa harus impor," terang Usman.
Baca juga: Ironi Garam di Negeri Maritim |
Dia menambahkan, untuk membatasi laju impor garam, maka pemerintah harus menyiapkan lahan antara 5.000 sampai 10.000 hektar.
"Kalau ada politcal will dari pemerintah, lahan itu tak sulit," tutur Usman. (hns/dna)