Dari lonjakan harga tersebut, benarkah ada kartel yang bermain hingga memicu kelangkaan garam?
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan ada kemungkinan pemain besar yang bermain dalam kelangkaan garam. Pengalaman polemik garam sebelumnya, kata dia, juga dipicu oleh indikasi kartel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Jawaban Lengkap Susi Soal Kelangkaan Garam |
"Bisa jadi (kartel). Dulu terjadi kebocoran garam impor yang dilakukan oleh industri importir garam, mereka impor lebih dari kapasitas produksi mereka. Akhirnya mereka menjadi trader, separuh lebih bocor ke pasar konsumsi," ujar Susi dalam keterangan tertulis, Selasa (1/8/2017).
"Sekarang dengan pengaturan ini mereka tidak suka. Dari dulu impor garam industri rata-rata per tahun 2 juta ton namun bocor ke pasar garam konsumsi. Garam ini masuk pada saat petambak panen dan harga petambak jadi jatuh," tambahnya.
Menurutnya, aturan terbaru, garam konsumsi harus diimpor lewat PT Garam. BUMN tersebut ditunjuk sebagai importir, agar pengendalian harga dan stok garam bisa lebih mudah.
Dia mengakui, banyak pihak yang tak suka dengan kebijakan tersebut.
"Kami ingin agar garam konsumsi yang boleh impor hanya PT Garam. Importir industri tidak suka karena sekarang yang boleh impor garam konsumsi hanya PT Garam," sebut Susi.
Susi menuturkan, selain jadi importir tunggal garam konsumsi, PT Garam juga diminta menjadi tangan kanan dalam stabilisasi garam di tingkat petani garam.
"Pemerintah tugaskan PT Garam untuk membeli, menyerap, produksi, dan menyangga harga garam petambak. Saya akan minta PT Garam bisa sangga harga petani di atas biaya produksi. Insya Allah dengan kita atur impornya mudah-mudahan untuk kali ini bisa baik," pungkas Susi. (idr/hns)