Pemerintah Garap 25 Km Jalan di 5 Ruas Tol

Jakarta - Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 106,9 triliun. Anggaran tersebut untuk membangun infrastruktur, yaitu jalan ,jembatan, air, irigasi, dan perumahan.

"Kami diamanahi membelanjakan Rp 106,9 triliun, penajamannya untuk belanja modal sekitar 85%. Belanja barang termasuk pegawai dipatok dalam sidkab (sidang kabinet) tidak lebih dari belanja barang 2016 tanpa perhitungan inflasi. Jadi kami desain itu dari perencanaan, pelaksanaan, pengadaan lahan proyek di luar PSN, pengadaan tanahnya di luar kementerian," ujar Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Kantor Pusat Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Dari total anggaran Rp 106,9 triliun, dialokasikan untuk konektivitas sebesar Rp 41 triliun. Penggunaannya untuk memelihara jalan nasional yang panjangnya 46.000 km, serta membangun jalan tol yang jadi beban pemerintah sepanjang 25 km.

Baca juga: Bangun 1.851 Km Jalan Tol, Jokowi Prioritaskan Swasta dan BUMN

"Pembangunan tol yang jadi beban pemeritnah 25 km. Ini bisa kita lihat keadilannya. Investasi jalan tol selama ini 260 km lebih, yang masuk pemerintah hanya 25 km," jelas Basuki.

Sementara itu, Kepala badan Pengatur Jalan Tol Herry TZ menambahkan, 25 km itu tersebar dalam 5 proyek tol. Kelima proyek itu adalah ruas Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Solo-Kertosono, Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi.

"25 km itu yang dibangun tahun ini, dia kan APBN alokasi uangnya untuk bangun 25 km," terang Herry. (hns/hns)