Kepala BKPM Beberkan Kurangnya Daya Saing RI Dibanding Vietnam

Jakarta - Dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Indonesia boleh dibilang kurang gesit dalam perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara. Hal ini berimbas pada pengenaan tarif bea masuk pada produk-produk Indonesia di luar negeri sehingga kesulitan bersaing.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong, saat berbicara dalam Forum Public Private Dialogue International Trade and Investment di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (4/9/2017).

"Vietnam lebih agresif dalam perjanjian-perjanjian CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement). Barang-barang mereka tidak dikenakan tarif atau zero, sementara Indonesia terkena 10%-17% tarif bea masuk. Akhirnya produk-produk ekspor kita harus berjuang lebih keras," kata Lembong.

Vietnam, jelas Lembong, sangat diuntungkan dengan perjanjian-perjanjian perdagangan bebasnya dengan banyak negara. Namun demikian, selain perlu meniru negara itu dalam agresivitas di CEPA, Indonesia juga perlu mengejar berbagai ketertinggalan agar industri dalam negeri tidak semakin terpuruk dengan banjirnya produk impor pasca kesepakatan perjanjian perdagangan bebas.

"Kalau lihat Vietnam, kenapa kita tak bisa. Mereka bisa, kenapa kita tidak. Kompetitor menawarkan kemudahan dan mereka sangat agresif di CEPA. Saya pikir ini yang perlu diselesaikan. Tahun ini kita coba selesaikan CEPA dengan Australia," jelas Lembong.

"Kemudian dalam perjanjian bebas ada asas resiprokal. Kita harap negara lain buka pasarnya untuk kita, kita juga harus melakukan hal yang sama," tambahnya.

Lanjut dia, selain membuat ekspor Indonesia kurang kompetitif dengan negara seperti Vietnam, lambatnya kesepakatan CEPA berpengaruh investasi langsung ke Indonesia.

"Kalau perdagangan kita kurang kompetitif, siapa yang mau investasi di sini? Saya pikir FDI (foreign direct investment) bisa lebih kencang kalau ini bisa diperbaiki," pungkas Lembong.

Hadir dalam acara dialog yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tersebut di antaranya perwakilan duta besar negara sahabat, dan perwakilan bisnis lokal dan asing. (idr/hns)