.webp)
Banggar pun mengkritisi beberapa target per sektor yang menurun, seperti target PNBP minerba yang turun dari target APBN-P 2017 sebesar Rp 17,85 triliun menjadi Rp 16,78 triliun.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot menjelaskan, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penetapan target tersebut. Pertama konsumsi batu bara dunia cenderung menurun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu adapula kebijakan dari dalam negeri terkait ditekannya produksi batu bara. Lalu penyerapan batu bara lebih diprioritaskan untuk dalam negeri.
"Dengan produksi lebih kecil dari 2017 kami asumsikan lebih kecil penerimaannya," imbuhnya.
Kendati begitu, Bambang mengaku akan menuruti permintaan Banggar yang ingin target yang sama dengan APBN-P 2017, asalkan tidak ada penurunan produksi.
Sementara di sektor perikanan, Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menjelaskan, penetapan target PNBP perikanan di 2017 berdasarkan dari jumlah kapal tangkap yang ada di Indonesia sebanyak 12 ribu unit. Namun ternyata masih banyak dari kapal tangkap tersebut yang melakukan markdown ukuran kapal.
"Yang harusnya 60 GT ditulis 28 GT, nah itu jadi masuknya ke daerah bukan ke kita. Ini sedang kami lakukan pengukuran, yang tercatat di atas 30 GT hanya 4 ribu kapal," imbuhnya.
Namun Sjarief juga sepakat jika Banggar ingin targetnya dinaikkan. Alhasil mencapai kesepakatan bahwa target PNBP perikanan 2018 sebesar Rp 600 miliar.
Kesepakatan tersebut akhirnya diketuk oleh Ketua Banggar DPR RI Azis Syamsuddin selaku pimpinan rapat. Sementara rapat diputuskan untuk diskors sementara untuk istirahat sholat dan makan (ishoma).
"Kita skors sampai 1 jam. Untuk sektor kehutanan dan panas bumi kita lanjutkan nanti," tuturnya. (mkj/mkj)
