Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid, mengatakan dalam pertemuan itu Jonan yang didampingi oleh Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, memberikan informasi bahwa PT Freeport Indonesia tetap divestasi 51% saham, dan Papua akan mendapat porsi 10%.
"Iya (bahas itu)," kata Hadi kepada detikFinance, Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di antaranya divestasi saham 51% saham, pembangunan smelter, dan pendapat negara secara agregat lebih baik dibanding rezim Kontrak Karya.
Yang menjadi keberatan Freeport adalah hal-hal teknis menyangkut mekanisme, timing, dan valuasi divestasi. Inilah poin-poin yang saat ini sedang dirundingkan Freeport dengan pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut kembali disinggung tentang porsi saham hasil divestasi untuk Papua sebesar 10%. Jumlah tersebut akan dialokasikan secara proporsional untuk pemerintah provinsi, pemkab yang wilayahnya terdapat operasi Freeport, dan masyarakat adat.
Lukas menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat yang mengalokasikan saham untuk Papua. Sebab Hal itu baru kali ini terjadi. Sebelumnya baik dalam Kontrak Karya pertama maupun kedua, tidak ada alokasi saham untuk masyarakat Papua. (hns/hns)