"Membangun infrastruktur bagi Indonesia dengan geografis yang begitu luas dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia itu adalah kebutuhan mendesak," kata Sri Mulyani dalam Peringatan Hari Oeang ke-71 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2017).
Sri Mulyani mencontohkan, betapa pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti sanitasi. Kebutuhan mendasar ini ternyata belum bisa dinikmati oleh banyak orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan soal kemewahan, tapi sebuah kebutuhan yang harus dibangun. Pasalnya, pembangunan infrastruktur memiliki manfaat jangka panjang bagi banyak orang.
"Infrastructure is not a luxury, ini kebutuhan kita untuk jaga kesatuan Indonesia, tidak hanya secara politik dan hukum, tapi juga secara sosial dan ekonomi," kata Sri Mulyani.
Kebutuhan pembangunan infrastruktur sepanjang 2014-2019 diperkirakan mencapai Rp 4.000 triliun. Dana tersebut tidak mungkin sepenuhnya berasal dari APBN, sehingga diperlukan partisipasi berbagai pihak mulai dari BUMN hingga swasta.
"Maka di seminar Hari Oeang ini kami bekerja di antara berbagai unit untuk satukan langkah bagaimana strategi untuk bangun infrastruktur, untuk ciptakan masyarakat adil dan makmur adalah kebutuhan antar unit di Kementerian Keuangan," ujar Sri Mulyani.
Ia juga meminta jajaran Eselon I Kementerian Keuangan melakukan inovasi dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
"Saya minta Eselon I untuk terus berinovasi bagaimana bisa meng-encourage instrumen yang sifatnya jangka panjang. Pembangunan infrastruktur sudah ada sejak presiden pertama Indonesia," tutup Sri Mulyani. (ara/mkj)










































