Cerita di Balik Program Padat Karya Cash Jokowi

Jakarta - Pengusaha sekaligus Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengatakan program padat karya cash yang sedang dipersiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan usulan mereka.

Rosan menjelaskan usulan tersebut disampaikan saat Jokowi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kadin beberapa waktu lalu.

"Itu kan usulan kami, yang kami sampaikan ke Bapak Presiden di acara Kadin. Jadi usulan kami waktu itu memang kepada Pak Presiden Alhamdulillah direspons sangat positif," kata Rosan saat dihubungi detikFinance, Selasa (31/10/2017).

Baca juga: Bukan BLT Tapi Padat Karya Cash, Solusi Jokowi Katrol Daya Beli

Ia memaparkan bahwa pada awalnya usulan tersebut disebut Kadin dengan nama cash forward. Di mana cash forward tersebut memiliki konsep yang sama dengan program padat karya cash milik Jokowi.

Seperti diketahui, program padat karya cash yang sedang dipersiapkan Jokowi merupakan salah satu solusi untuk memperkuat daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini melemah.

"Jadi gini kita kan melihat bagaimana meningkatkan daya beli lagi. Terutama di daerah pedesaan. Nah kita melihat dana yang ditransfer ke desa kurang lebih hampir Rp 60 triliun dan tahun depan akan meningkat hampir Rp 70 triliun. Jadi kita menyarankan untuk meningkatkan daya beli itu istilahnya cash forward," jelas Rosan.

Baca juga: Begini Konsep Padat Karya Cash yang Bakal Diluncurkan Jokowi

"Panggil masyarakat untuk bangun misalnya irigrasi. Begitu bangun irigasi langsung kasih duitnya untuk yang hari itu kerja. Makanya kita bilang cash forward suruh mereka bikin irigasi, bikin jalan," sambungnya.

Rosan mengharapkan masyarakat desa dapat bekerja dan menghasilkan uang. Sehingga berdampak pada tingkat pertumbuhan di seluruh Indonesia.

Baca juga: Bukan BLT Tapi Jokowi Bikin Padat Karya Cash, Ini Penjelasannya

Ia menambahkan, program ini lebih baik dibandingkan dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) karena sudah memiliki manajemen yang jelas..

"Kami melihat dari segi manajemen apakah mampu (Bumdes) karena semua harus jelas. Harus ada laporannya apakah sumber daya manusia di Indonesia bisa rapi karena banyak terjadi penyelewengan terjadi dari dana desa," tutur Roslan. (hns/hns)