Aturan Cukai Bisa Jadi Titik Awal Pemerintah Atur Bisnis Vape

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan mengenakan cukai sebesar 57% pada likuid atau essence yang menjadi perasa pada rokok elektrik (vape/e-sigaret) pada 1 Juli 2018.

Hal itu disambut baik oleh Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI). Pasalnya, sejak 2013 atau saat booming vape di Indonesia hingga saat ini masih belum ada aturan yang jelas dari pemerintah terkait dengan bisnis rokok elektrik di Indonesia.

Apakah ini menjadi titik awal pemerintah mengatur bisnis vape di Indonesia ?

"Kalau nanti misalnya per tanggal 1 Juli 2018 mau dibuat cukai yang sebesar 57%, kami dari APVI ini menyambut gembira, artinya pemerintah sudah melirik vape sebagai industri yang jelas, dalam arti legal, dan pemerintah sudah mau buat aturan," kata Kepala Humas APVI, Rhomedal saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Rhomedal menceritakan, saat ini jumlah toko rokok elektrik di Indonesia mencapai kurang lebih 3.500, di mana sekitar 1.000-an sudah ada di Jabodetabek. Hingga saat ini juga belum ada standar aturan yang jelas dari pemerintah, melainkan hanya ada standar yang ditetapkan asosiasi.

Standar yang ditetapkan, setiap toko selalu ada member APVI, tulisan tidak untuk di bawah umur (no under age), no drugs. Sebab, dari total toko di Indonesia tidak semuanya anggota APVI.

"Kalau gambaran seperti UMKM, dalam arti masih toko-toko fisik, belum punya standar yang jelas, karena kan pemerintah belum punya regulasi," jelas dia.

Dengan adanya penerapan cukai cairan rokok elektrik ini juga menjadi babak baru buat pemerintah dan APVI sama-sama bekerjasama dalam menyusun aturan atau kebijakan mengenai bisnis vape di Indonesia.

Baca juga: Bakal Kena Cukai, Begini Kondisi Bisnis Rokok Elektrik

"Karena kita dari dulu itu sama dengan pemerintah yang serius memerangi under age, drugs, kita dari dulu selalu kampanye itu, dan kita juga kampanye soal vape attitude, jadi enggak nge-vape di tempat umum sampai ngebul sembarang," tambah dia.

Tidak hanya itu, penjualan rokok elektrik di Indonesia ini juga baru dilakukan pada warung-warung konvensional yang ada, belum merambah ke pasar-pasar modern seperti supermarket dan semacamnya.

Dia berharap, dengan dikenakannya cukai pada likuid rokok elektrik menjadi jalur untuk mengembangkan bisnis di Indonesia.

"Dengan 57% industri vape berubah jadi berubah jadi bisa ke supermarket, enggak cuma di toko-toko klontong saja. Tapi harapannya aturannya jangan disamain dengan rokok biasa, karena ada alatnya, ada likuidnya, jadi harapannya kalau bisa berdampingan dengan APVI, kita tahu pasar Indonesia dan menentukan yang benar begitu," tutup dia.

Baca juga: Kena Cukai 57%, Konsumsi Rokok Elektrik Harus Dikurangi

(ang/ang)