Kritik Jokowi ke SMK: 80% Gurunya Normatif

Jakarta - Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Kabinet Kerja dirasa belum cukup. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan fisik harus diikuti dengan pembangunan sumber daya manusia.

Demikian disampaikannya dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi tulang punggungnya. Sayang, menurut Jokowi, SMK masih punya tugas yang berat dalam menyediakan tenaga pengajar yang bisa mendidik siswa pada peningkatan keterampilan.

"80% lebih guru SMK itu guru normatif," kata Jokowi dalam kesempatan yang dihadiri para pelaku ekonomi dan pelaku industri jasa keuangan tersebut.

Guru normatif yang dimaksud, lanjut Jokowi, adalah guru Bahasa Indonesia, Guru PPKN, Guru Agama dan guru pendidikan normatif lainnya.

Menurutnya, SMK harusnya banyak melibatkan guru-guru yang mengajarkan keterampilan agar para lulusannya bisa miliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri.

"Bukan tidak perlu (pendidikan normatif), tapi kalau di SMK harusnya guru-guru yang bisa melatih," tegas Jokowi.

Keterampilan yang dimiliki akan sangat bermanfaat bagi tenaga kerja Indonesia untuk dapat dengan cepat masuk dalam bursa lapangan kerja. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja terampil akan sangat bermanfaat dalam pengoperasian berbagai infrastruktur yang tengah dan telah dibangun pemerintah.

Sebut saja pembangunan infrastruktur jalan tol, program listrik 35.000 megawatt dan berbagai infrastruktur lain yang butuh tenaga terlatih untuk pengoperasiannya.

"Pendidikan kita ke depan harus mau berubah total, bukan normatif rutinitas. Karena tantangannya sudah berbeda," tandas dia. (dna/dna)