Transaksi 'Jaman Now' Bye-bye Tunai

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan perkembangan transaksi non tunai sangat cepat di dunia, termasuk di Indonesia.

Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara mengatakan, pergeseran pola transaksi pembayaran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Mirza menjelaskan, transaksi non tunai juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau kita bicara pembayaran non tunai seperti e-commerce, bicara tentang financial technology (fintech) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari," kata Mirza dalam acara diskusi di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Menurut Mirza dalam meningkatkan transaksi non tunai di Indonesia, BI sebagai otoritas sistem pembayaran membangun sejumlah pilar strategis. Pertama pilar elektronifikasi, yang menargetkan masyarakat untuk bisa menggunakan seluruh instrumen pembayaran non tunai.

"Sekarang kita sudah mulai dengan jalan tol pada Oktober lalu, dan berlangsung baik. Kemudian bantuan sosial, kami bantu pemerintah untuk mendorong perbankan yang menyalurkan bantuan sosial secara non tunai," ujar dia.

Mirza menjelaskan, dalam transaksi non tunai e-commerce dan fintech akan menjadi sesuatu yang besar. Seluruhnya bisa dilakukan fintech mulai dari asuransi kredit, penawaran hingga pembelian rumah.

Selanjutnya adalah pilar infrastruktur yang diharapkan bisa menciptakan interkoneksi dan interoperabilitas dan aman melalui gerbang pembayaran nasional (GPN). Dengan GPN ini, maka seluruh kanal sistem pembayaran bisa terkoneksi dan membantu masyarakat lebih mudah saat berbelanja," imbuh dia.

Kemudian pilar pengawasan, ini dinilai sangat penting untuk melindungi masyarakat. Misalnya, saat ini untuk e-commerce yang memiliki dompet elektronik dan memiliki kumpulan dana masyarakat dan jumlahnya di atas Rp 1 miliar harus mendapatkan izin dari BI.

Dia menambahkan, koordinasi juga adalah hal yang penting, hal ini untuk mensinkronisasikan kebijakan dan respon dari pelaku usaha. "Untuk menyelenggarakan sistem pembayaran yang aman dan nyaman, maka diperlukan koordinasi antara stakeholder, dalam hal ini termasuk OJK, Kemenko Perekonomian, Kominfo, Kementerian Perdagangan," jelas dia. (ang/ang)