Jakarta -
Pemerintah berencana memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa. Rencana ini telah dimatangkan dalam sebuah kajian sejak beberapa bulan lalu.
Pemindahan Ibu Kota ini dilaksanakan karena beberapa alasan terkait kondisi Jakarta saat ini. Misalnya, kemacetan dan pemukiman yang kumuh.
Selain itu, memisahkan kota ekonomi dan kota pusat pemerintahan juga menjadi alasan rencana tersebut. Sehingga nantinya Jakarta akan menjadi kota pusat ekonomi atau bisnis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana kelanjutan rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota dari Jakarta? Yuk simak.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian terkait rencana pemindahan Ibu Kota.
Ia mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa pilihan daerah yang akan ditetapkan sebagai Ibu Kota. Nantinya, daerah-daerah tersebut akan dimasukkan dalam kajian.
"Sudah muncul beberapa kandidiat. Nanti akan disampaikan dalam kajiannya," kata Bambang.
Lebih lanjut, Bambang berencana menyelesaikan kajian tersebut pada akhir Desember nanti. Sehingga nama calon Ibu Kota pun akan keluar di waktu tersebut.
"Daerah a,b,c. Saya harus lapor dulu ke presiden. Akhir Desember selesai, baru lapor presiden. Sekarang hampir selesai," imbuhnya.
Dalam kajian rencana pemindahan Ibu Kota yang sedang digarap oleh pemerintah ada beberapa pilihan daerah yang telah ditetapkan. Dipastikan Ibu Kota tersebut akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa.
"Yang pasti luar Jawa," ucap mantan Menteri Keuangan ini.
Bambang melanjutkan bahwa pilihan daerah tersebut akan dimasukkan dalam kajian. Kemudian nantinya daerah-daerah tersebut akan masuk dalam kajian.
"Sudah muncul beberapa kandidat. Nantinya akan disampaikan dalam kajiannya," terang Bambang.
Bambang merencanakan kajian terkait pemindahan Ibu Kota akan selesai pada akhir Desember. Kelak, hasil kajian tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Daerah a,b,c. Saya harus lapor dulu ke presiden. Akhir Desember selesai, baru lapor presiden. Sekarang hampir selesai," ucapnya.
Bambang menjelaskan, kajian pemindahan Ibu Kota tersebut terkait dengan lokasi, pembiayaan, perkiraan kebutuhan. Tapi hal tersebut belum terkait dengan desain kota.
"Lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan, dan lain-lain. Tapi belum sampai desain mengenai kotanya," pungkasnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan calon Ibu Kota baru yang dikaji berada dalam 3 provinsi di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
"Ada tiga (wilayah). Di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel)," kata Basuki beberapa waktu lalu.
Basuki pun menjelaskan bahwa pihaknya belum mengetahui rincian kajian pemindahan Ibu Koyta. Tapi, untuk Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Basuki sempat menjelaskan lokasinya Ibu Kota baru yang disiapkan.
"Belum tahu (pastinya). Di Kalteng di sebelah utaranya Palangka Raya. Itu kan 300 ribu hektar. Di Kaltim saya belum tau malahan. Di Kalsel saya enggak ngerti. Saya enggak bisa spekulasi," kata Basuki.
Saat ini kajian terkait pemindahan Ibu Kota masih terus dilakukan dan persiapan terkait pemindahan Ibu Kota tersebut akan dimulai pada 2018.
"Persiapan pindah (Ibu Kota) akan dimulai pada 2018," kata Bambang.
Dia mengatakan, Bappenas juga sedang mengkaji skema pendanaan untuk pemindahan ibu kota ini. Pasalnya, rencana ini membutuhkan dana yang besar terkait rencana tersebut, sementara pemerintah tak ingin membebani Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong swasta masuk menggunakan skema Public Private Partnership (PPP).
"Kami dorong PPP, swasta akan dilibatkan, kemudian kita juga melihat aspek tata kotanya sendiri. Mungkin butuh 3-4 tahun untuk menyelesaikan seluruh infrastruktur dasar maupun gedung pemerintahan," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
