Pemerintah Perlu Pisahkan Ibu Kota dan Pusat Bisnis

Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Proses kajian sedang berlangsung dan melibatkan institusi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Rencananya, akhir Desember nama kandidat ibu kota pengganti Jakarta keluar dan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Merespons rencana ini, Akademisi dan Praktisi Bisnis, Rhenald Kasali, menilai pemerintah memang perlu memisahkan antara ibu kota serta pusat bisnis, jasa, dan perdagangan.

Baca juga: Seberapa Berat Beban Jakarta Sampai Ibu Kota Perlu Pindah?

"Memang kalau kita lihat ibu kota ini, Jakarta bebannya terlalu berat. Mulai memisahkan antara ibu kota pemerintahan, kota perdagangan, dan kota jasa," ujar Rhenald dalam acara BUMN Branding and Marketing Award 2017 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (14/12/2017).

Rhenald mencontohkan, ibu kota dari negara bagian Illinois di Amerika Serikat adalah Springfield yang jauh lebih tenang. Sedangkan, pusat perdagangan dan bisnis berada di Chicago.

Baca juga: Ini Alasan Ibu Kota Harus Pindah

"Ibu kota Springfield tapi Chicago kota bisnis. Ibu kotanya tenang pemerintah bisa bekeja tenang, enggak diganggu polusi, banjir, enggak diganggu kemacetan," tutur Rhenald.

Rhenald menambahkan, ibu kota sebagai pusat pemerintahan perlu berada di tempat setenang mungkin tanpa adanya gangguan kemacetan atai banjir, sehingga pemerintah bisa bekerja dengan baik.

"Modelnya harus berbeda dengan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa," tutup Rhenald. (ara/hns)