Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg Bengkak di 2017 Capai Rp 47 Triliun

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, sepanjang 2017 pemerintah telah menyalurkan subsidi lebih besar dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2017, khususnya di sektor energi baik bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik.

Realisasi subsidi energi dan non energi pada tahun 2017 mencapai Rp 166,3 triliun atau 98,5% dari target Rp 168,9 triliun.

"2017 ini, realisasi untuk subsidi energi, untuk BBM dan Elpiji telah dibayarkan Rp 47 triliun, itu lebih tinggi dari APBNP yang hanya Rp 44,5 triliun, listrik juga dari yang dianggarkan Rp 45,4 triliun, kami bayar ke PLN Rp 50,6 triliun, lebih tinggi dari UU APBNP," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2017).

Sri Mulyani bilang, penyaluran subsidi energi di 2017 yang lebih besar dari target di APBN-P dikarenakan PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) mengalami tekanan karena meningkatnya harga minyak dunia, serta ada kewajiban membayar kurang bayar (carry over) tahun lalu.

"Ini kan untuk Pertamina dan PLN yang katanya mengalami tekanan, kami belanjakan lebih tinggi dari APBNP," jelas dia.

Sementara untuk realisasi subsidi non energi mencapai 86,9% atau Rp 68,6 triliun dari target Rp 79 triliun.

"Subsidi pangan Rp 19,5 triliun sedikit lebih rendah dari yang dianggarkan," papar dia.

Jika dirinci, realisasi subsidi pupuk sebesar Rp 28,8 triliun atau 92,6 triliun dari target Rp 31,2 triliun. Subsidi benih Rp 800 miliar atau 59,2% dari target Rp 1,3 triliun. Untuk PSO (public service obligation) mencapai 99,8% atau 4,3 triliun. Subsidi bunga kredit Rp 6,1 triliun atau 47,1% dari target Rp 13,0 triliun, dan subsidi pajak mencapai 96,4% atau Rp 9,1 triliun dari target Rp 9,4 triliun. (ara/ara)