Pulau RI Diiklankan Sejak 2009, BPN: Tak Pernah Ada yang Dijual!

Jakarta - Sebuah situs jual beli pulau asal Kanada, privateislands.com menampilkan salah satu pulau di Indonesia dalam daftar pulau yang dijualnya. Ini bukan kali pertama situs tersebut memasarkan pulau di Indonesia. Tahun 2009, beberapa pulau pun ditawarkan situs ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), M. Noor Marzuki mengingatkan, bahwa tak ada satu pun pulau di Indonesia yang boleh dijual. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan pengelolaan.

Baca juga: Deretan Pulau RI yang Dijual Online Sejak 2009

"Saya belum pernah melihat (ada pulau di Indonesia yang dijual). Belum pernah terjadi. Mungkin maksudnya, sebagian pulau tersebut hanya dipakai. Seperti HGB (hak guna bangunan), hanya pemakaian saja. Seperti di Pulau Sumatera itu kan juga ada perkebunan kan. Bukan dijual," katanya kepada detikFinance saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa pemberian hak atas tanah negara hanya meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan. Hak-hak tersebut didapatkan tidak lewat penjualan, melalui izin penggunaan atau pemakaian lewat suatu tata cara tertentu.

Baca juga: Pulau di RI Dijual Online, Kementerian ATR: Tak Akan Kita Setujui!

"Pulau itu kan sebetulnya bagian dari permukaan bumi. Hanya yang kita persoalkan, pulau itu dikuasai oleh orang tertentu tidak boleh. Karena itu kan ada ruang publik yang harus digunakan secara bersama-sama untuk keselamatan," papar Marzuki.

Dia meyakinkan, tak ada pulau yang pernah dijual di Indonesia karena pihaknya selaku Kementerian teknis terkait tak pernah memberikan izin mengenai penjualan pulau. Sehingga jika pun ada yang pernah melakukan jual beli, hal tersebut tidak bersifat resmi.

Baca juga: Heboh Pulau di Bintan Dijual Online

"Karena kita enggak akan melakukan kegiatan yang melakukan pengesahan peralihan, enggak akan kita sahkan karena tidak sesuai dengan aturan," pungkasnya.


(eds/zul)