Jakarta -
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meresmikan pembangunan rumah DP Rp 0 di Jalan Haji Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Banyak warga yang menyebut, lahan yang jadi calon rumah DP Rp 0 itu, dulu bekas proyek apartemen mangkrak.
Seorang netizen bernama Luki mengklaim anggota keluarganya pernah membeli apartemen di lokasi yang sama bernama Pondok Kelapa Village. Dibeli sejak 2015, hingga kini pembangunan tak juga dimulai.
Dia kaget setelah melihat di kawasan yang sama ada seremoni pembangunan proyek rumah DP Rp 0.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di akun twitternya, dia bercerita sejak 2015 dia membeli apartemen Pondok Kelapa Village. Meski pembangunan belum dilakukan, dia mulai mencicil rutin setiap bulan.
"Hingga awal 2017, dana yang kami setorkan sudah hampir 50%," cuit dia lewat akun @lalalalucki dilihat detikFinance di twitternya, Jumat (19/1/2018).
Dia kaget, ternyata lokasi apartemen yang dibelinya itu sekarang sudah berubah menjadi proyek rumah DP Rp 0. Dia tidak mempermasalahkan program yang diusung pemprov DKI Jakarta itu, yang dia inginkan hanya kejelasan soal proyek lama.
"Kami hanya uang kami dikembalikan. Alangkah baiknya sebelum mulai proyek baru dan (sudah) bersorak sorai mengenai kesuksesannya, masalah-masalah lama dibereskan dulu," katanya.
Lantas, apakah memang lahan proyek hunian DP Rp 0 yang diberi nama Klapa Village itu berada di atas lahan bekas proyek mangkrak? Apa Saja yang fasilitas hingga aturan yang berlaku untuk rumah DP Rp 0? Simak penjelasannya berikut ini:
PD Pembangunan Sarana Jaya membantah proyek yang dibangun di program Anies-Sandi ini menggunakan lahan di proyek lama yang mangkrak. Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C. Pinontoan, mengatakan pihaknya memastikan lahan yang digunakan untuk pembangunan Klapa Village itu bukanlah lahan mangkrak.
"Berbeda itu," ujarnya baru-baru ini.
Yoory menambahkan, dari luas 2,9 hektare lahan yang ada di Pondok Kelapa, memang ada sekitar 1,5 hektare lahan yang dikerjasamakan dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT). Namun diakuinya, perkembangannya tidak berjalan dengan baik.
"Mereka masih belum memulai pembangunannya sampai saat ini," tambahnya.
Berbeda dengan lahan PT GUT, untuk pembangunan hunian DP Rp 0 tersebut lahan yang akan digunakan selusa1,4 hektare, dan bukan dikerjasamakan. Lahan itulah yang digunakan saat ini untuk Klapa Village.
"Jadi ini bukan lahan PT GUT yang mangkrak. Lahan 1,5 hektare mereka masih belum dikerjakan," terangnya.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya,Yoory C Pinontoan mengatakan ada service charge atau uang pemeliharaan yang mesti ditanggung warga yang nantinya tinggal di rumah DP Rp 0, Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Berapa kisaran biayanya?
Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) DKI Jakarta Meli Budiastuti mengatakan kalau yang menentukan hal tersebut adalah pihak pengembang, dalam hal ini PT Pembangunan Sarana Jaya.
Kata dia, uang pemeliharaan gedung bermacam-macam, tergantung fasilitas yang ada di lingkungan hunian tersebut.
"Kisarannya macam-macam. Ada yang Rp 6.000 per meter persegi/bulan, ada yang Rp 10.000, ada yang Rp 30.000. Itu kan tergantung dari kelasnya juga kan," ujarnya ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (19/1/2018).
Namun angka tersebut tidak bisa dijadikan acuan untuk memperkirakan uang pemeliharaan di Rusunami DP Rp 0 yang kemarin diresmikan pembangunannya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
Bila diasumsikan luas apartemen tersebut 21 meter persegi dan diambil harga biaya pemeliharaan termurah, maka didapat nilai Rp 126.000/bulan. Bila tipe 35, maka yang didapat adalah Rp 210.000 per bulan.
Beragam fasilitas pendukung bisa dinikmati oleh warga yang membeli hunian di rusunami DP Rp 0 pertama di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Apa saja?
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan menyatakan kalau fasilitas di rusunami Pondok Kelapa terbilang lengkap.
"Fasilitas utamanya kan ada penyediaan TransJakarta. Itu TransJakarta kita siapkan nanti tuh, taman bermain, tempat pertemuan warga, rumah ibadah juga ada," ujarnya.
Kata dia, di luar fasilitas yang disediakan oleh pengembang, di sekitar rusunami juga tersedia beragam sarana-prasarana pendukung, mulai dari tempat berbelanja dan lain sebagainya.
"Kalau di sekitar Pondok Kelapa-nya sendiri 1-2 km udah lengkap tuh semua di situ enggak jauh-jauh. Memang itu strategis sih," paparnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan rumah DP Rp 0 nantinya tidak bebas diperjualbelikan. Kalaupun dijual, pemerintah provinsi yang akan membelinya.
Rumah DP Rp 0 itu khusus untuk masyrakat berpenghasilan rendah yang maksimal penghasilannya Rp 7 juta per bulan. Anies meminta, penghuni nantinya tak boleh menjual unit yang sudah ditempati.
"Semua sudah mengisi aplikasi harus sadar bahwa rumah ini bukan untuk diperjualbelikan. Jadi kalau Anda sudah memiliki rumah ini maka tdak bisa dijualbelikan," tutur Anies.
Mantan Menteri Pendidikan ini juga mengatakan, bila nanti unit rumah DP 0 rupiah yang berwujud rusunami ini dijual, pemerintah provinsi melalui BLUD akan membelinya.
"Bila ada yang terpaksa menjual maka kita akan menjadi badan yang akan membelinya sehingga tidak muncul second market rumah," tuturnya.
"Jadi kita tatap menjaga bahwa rumah ini adalah rumah untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) jadi ini yang nanti akan kita atur," tuturnya.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan, menjelaskan siap menyediakan hunian DP Rp 0 di titik lain, menyusul rusunami di Pondok Kelapa yang pembangunannya diresmikan, kemarin.
"Sudah (ada planning untuk bangun di lokasi lain)," katanya ketika dihubungi detikFinance, Jumat (19/1/2018).
Namun dia masih merahasiakan di mana pihaknya siap kembali membangun hunian DP Rp 0. Alasannya, dia tidak ingin informasi tersebut dimanfaatkan pihak tertentu sehingga membuat harga tanah menjadi naik di lokasi yang dimaksud.
"Jangan dikasih tahu dulu. Nanti tanahnya naik. Kalau tanahnya naik nanti enggak bisa DP nol," ujarnya.
Dia mengatakan kalau tawaran banyak datang di wilayah Jakarta Timur.
"Bisa juga begitu, memang penawanan banyak Jakarta Timur. Memang di sana masih tertinggal juga kan pembangunannya dibandingkan Jakarta yang lain," katanya lagi.
Menurut Indonesia Property Watch belum ada kejelasan mengenai skema pembelian rumah DP Rp 0 yang ditawarkan kepada masyarakat.
"Indonesia Property Watch menilai langkah yang dilakukan ini masih dirasakan terlalu dipaksakan menyusul belum ada kejelasan mengenai skema yang akan ditawarkan kepada masyarakat Jakarta," ujar Executive Director Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, melalui keterangannya, Jumat (19/1/2018).
Menurut informasi yang didapat Ali, skema pembiayaan untuk unit rusun, diketahui mengikuti program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang telah berjalan dengan Program Sejuta Rumah dengan DP Rp 1%, bantuan uang muka, dan bunga fixed 5% selama 20 tahun.
Tak hanya soal skema, Ali mengatakan program DP Rp 0 itu tak sepenuhnya menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Karena subsidi FLPP hanya menjangkau rumah susun di bawah Rp 250 juta.
"Untuk tipe 21 seharga Rp 184,8 juta bisa mengikuti skema FLPP, namun untuk tipe 36 tidak bisa juga dipaksakan untuk masuk program subsidi apalagi bila kita melihat batas penghasilannya yang bisa mengangsur diperkirakan Rp 6 juta-Rp 7 juta/bulan," kata Ali.
Ia mengimbau Pemprov DKI Jakarta dapat segera memberikan solusi dan kejelasan program rumah DP Rp 0, sehingga model pembiayaan bisa diterapkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Halaman Selanjutnya
Halaman
.webp)
