Jakpro Minta Kejelasan Pemerintah Soal Penghentian Pengerjaan Proyek Layang

Jakpro Minta Kejelasan Pemerintah Soal Penghentian Pengerjaan Proyek Layang

Fadhly Fauzi Rachman - detikFinance
Rabu, 21 Feb 2018 08:39 WIB
Foto: Puti Aini Yasmin/detikFinance
Jakarta - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku operator LRT Jakarta meminta kejelasan pemerintah terhadap langkah penyetopan atau moratorium sementara seluruh proyek infrastruktur bersifat layang (elevated).

Direktur Utama Jakpro Satya Heragandhi mengatakan saat ini masih belum ada kepastian dari pemerintah soal berapa lama moratorium pekerjaan konstruksi layang diberlakukan. Dirinya khawatir moratorium ini bisa mengganggu target penyelesaian LRT Jakarta.

[Gambas:Video 20detik]


"Itu yang jadi pertanyaan kami, karena memang masih belum ada kepastian itu. Kalau seperti itu, susah bagi kami untuk kejar Asian Games, itu lumayan membuat kami panik," kata Satya kepada detikFinance, Selasa (20/2/2018).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Walau begitu, Satya bilang, Jakpro harus tetap mengikuti arahan pemerintah untuk bisa menghentikan pekerjaan proyek LRT Jakarta. Namun, kata Satya, akan lebih baik bila pemerintah punya langkah lain dalam menangani persalahan keselamatan kerja, di samping moratorium yang dilakukan.

"Kalau perlu kami undang semua pihak untuk bisa ikut mengamati, memantaunya secara langsung pekerjaan di lapangan. Sampai di situ buat kami enggak masalah, lebih baik kita ditemenin dan dikeroyok ramai-ramai untuk dilihat pekerjaannya dari pada di moratorium dan belum tahu sampai kapan," katanya.

"Karena satu, apakah Asian Games harus digeser kan nggak mungkin. Kedua, kami juga kan tidak mungkin kalau tidak mengikuti pemerintah untuk tetap mengerjakan ini," sambung dia.


Oleh sebab itu, Satya meminta kepada pemerintah untuk bisa memberikan kepastian terkait moratorium ini. Dia berharap dalam waktu dekat moratorium sudah bisa dihentikan.

"Tapi apapun itu tadi, semua harus ada solusinya, kalau gak ada solusinya, dan hanya dimoratorium terus, maka kita enggak bisa mengerjakan apa-apa bagaimana. Kami berharap, dalam satu dua hari ini pemerintah bisa memberi atau ada kejelasan, jadi kami hanya meminta pengertian pemerintah bagaimana solusi untuk kami," tutupnya.

(ang/ang)

Hide Ads