Jembatan Holtekamp Jadi Proyek Pertama yang 'Lulus' Setelah Disetop

Jakarta - Pekerjaan Jembatan Holtekamp di Papua yang sebelumnya sempat disetop menyusul instruksi penghentian sementara pekerjaan proyek struktur layang kembali dilanjutkan. Tak sampai satu hari instruksi tersebut dilayangkan, pekerjaan pemasangan rangka jembatan kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut hari ini terus dilanjutkan.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setyadi Moerwanto mengatakan, pemasangan rangka jembatan sepanjang 732 meter itu dilanjutkan karena sudah dievaluasi dan diuji oleh Komisi Keselamatan Konstruksi dan Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan. Hasil evaluasi tersebut kata dia menyatakan pemasangan rangka baja jembatan layak untuk masih terus dilanjutkan.

Baca juga: Diminta Dihentikan, Proyek Jembatan Holtekamp Papua Jalan Terus

"Tadi malam dan tadi pagi semua desain, metode kerja dan kesiapan lapangan dievaluasi dan uji sesuai arahan Bapak Menteri PUPR. Jembatan Holtekamp lulus dan mendapat ijin dari Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan serta dari Komisi Keselamatan Konstruksi sehingga pekerjaan bisa dilanjutkan," kata Arie kepada detikFinance saat dihubungi, Rabu (21/2/2018).

Arie bilang, jembatan ini pun menjadi proyek infrastruktur dengan pekerjaan layang pertama yang boleh kembali dilanjutkan setelah adanya instruksi penghentian sementara.

"Jembatan ini adalah yang pertama lulus setelah penghentian," katanya.

Baca juga: Rangka Kedua Jembatan Kebanggaan Jokowi Tiba di Papua

Pemasangan rangka baja Jembatan Holtekamp sendiri memang dijadwalkan Minggu ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah menyiapkan waktu untuk menghadiri acara pemasangan rangka baja jembatan yang telah dibawa dari Surabaya tersebut.

Namun kasus robohnya kepala tiang pierhead proyek tol Becakayu pada Selasa (20/2) kemarin membuat pemerintah menunda sementara semua pekerjaan proyek infrastruktur struktur layang dan kategori berat, sambil dilakukan evaluasi oleh komisi keselamatan konstruksi yang sudah dibentuk pemerintah. (eds/ara)