Lalu, apakah Jokowi nggak bisa kebut infrastruktur lagi?
Pakar Konstruksi dan Teknik Sipil dari Universitas Indonesia, Sabrun Jamil menilai, Jokowi sebenarnya bisa tetap kebut pembangunan infrastruktur, tapi ada syaratnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Peningkatan alokasi anggaran, kata dia, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional kontraktor dan sub kontraktor dalam hal melakukan percepatan konstruksi.
"Misalnya untuk mempercepat coran beton supaya cepat kering. Itu kan butuh chemical (cairan kimia) dan itu harganya enggak murah," tutur dia.
Bila anggaran tidak ditambah, maka penggunaan cairan itu tidak akan sesuai spesifikasi dan bisa berdampak pada kualitas beton yang dihasilkan.
"Kalau mereka nggak ada anggaran, sub kontraktot akhirnya menggunakan material seadanya. Mungkin dia cuma punya chemical 1 kg, ya dipakai saja 1 kg, padahal mungkin butuhnya 5 kg. Kalau takarannya kurang, kan betonnya jadi lama mengering. Kalau betonnya nggak mengering sempurna, bisa berbahaya," tegas dia.
Sabrun yang juga Ketua Umum SOLUSI UI mengatakan, minimnya alokasi anggaran juga bisa berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) atau pekerja yang dilibatkan dalam pekerjaan konstruksi.
"Kan misalnya kebutuhan tenaga kerjanya D3, tapi karena anggarannya murah, mereka (kontraktor dan sub kontraktor) akhirnya merekrut yang lulusan STM atau SMA saja. Yang penting asal murah saja gajinya," beber dia.
Kualitas tenaga kerja yang direkrut, tentu akan berpengaruh pada proses pekerjaan konstruksi. Misalnya saja pada saat perakitan scaffolding atau besi penyangga.
"Kalau yang merakit scafoldingnya nggak terampil, bisa jadi scaffolding-nya nggak presisi. Nggak heran kalau bekisting yang kemarin bisa jatuh," sebutnya.
Bekisting adalah lempengan baja yang biasanya digunakan untuk cetakan beton yang akan dicor. kekuatan bekisting sangat bergantung pada kekuatan scafolding yang menyangganya.
"Kalau scaffoldingnya dirakit asal-asalan, beton yang sedang dicor bisa gampang ambruk," tegasnya.
Untuk itu, ia menegaskan agar pemerintah memperhatikan alokasi anggaran bila ingin proyek infrastruktur cepat selesai.
"Jangan maunya asal cepat. Tapi anggaran nggak ditambah. Kalau mau cepat, ya konsekuensinya anggaran ditambah," tandas dia. (dna/zlf)