Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan, penggunaan utang harus terukur dan terencana.
"Tata kelola utang harus dilakukan dengan baik, jangan sampai utang yang dilakukan sekarang bermasalah di kemudian hari. Selain itu, jangan sampai utang yang digunakan untuk membangun infrastruktur fisik, malah menjadi beban generasi mendatang," kata Taufik, di Jakarta, Rabu (28/2/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik menambahkan, pemerintah diminta tetap harus bijaksana dalam mengelola belanja dan utang. Pemerintah yang sedang berambisi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, jangan kalap menumpuk utang dan menggantungkan sepenuhnya pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan.
"Saya melihat pemerintah dalam mengelola utang, keseimbangan primernya masih negatif. Sehingga, pemerintah menerbitkan utang baru untuk membayar bunga utang. Hal ini mengindikasikan, pemerintah belum dapat menyelesaikan persoalan utang secara menyeluruh," tandas Taufik.
Diketahui dari rilis BI, perkembangan ULN terjadi baik di sektor publik maupun swasta. Peningkatan ULN terutama berasal dari utang pemerintah yang meningkat 29 persen dari 2016 sebesar 137,4 miliar AS menjadi 177,32 miliar AS. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.
Berdasarkan jangka waktu, struktur ULN Indonesia pada akhir kuartal IV 2017 terbilang aman. ULN tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 persen dari total ULN dan pada akhir kuartal IV 2017 tumbuh 8,5 persen (yoy) dan ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen (yoy).
(nwy/ara)