Diminta Turunkan Tarif Tol, Begini Kajian Menteri Basuki

Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) merumuskan kebijakan untuk menurunkan tarif jalan tol.

Merespons permintaan Jokowi tersebut, Basuki langsung bergerak cepat merumuskan usulan kebijakan yang dimaksud. Dalam kajiannya, Basuki menyoroti tiga hal utama.

Pertama adalah masa konsesi. Dari kajian awal yang dimilikinya, ia menilai, penurunan tarif tol bisa dicapai dengan memperpanjang masa konsesi jalan tol.

"Bagaimana caranya menurunkan ini (tarif tol), kan tergantung konsesinya. Kami membuat opsi penurunan tarif," kata dia di komplek Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: Jokowi Minta Tarif Tol Turun, Basuki: Banyak Sopir Mengeluh

Dengan memperpanjang masa konsesi, maka masa pengembalian investasi kepada investor yang sudah menanamkan modalnya juga bisa diperpanjang. Sehingga, beban cicilan pengembalian investasi juga bisa diturunkan dengan harapan bisa menstimulus penurunan tarif.

Kedua, lanjut basuki, adalah dengan mengurangi jumlah golongan kendaraan. Saat ini, tarif tol dibagi dalam 5 golongan.

"Untuk golongan yang logistik ini kita cluster sekarang 2,3,4,5. Akan kita sederhanakan hanya menjadi 2 dan 3 saja," kata Basuki.

Dengan adanya penurunan golongan, kata Basuki, maka tarif tol untuk golongan kendaraan paling atas bisa langsung turun.

Karena selama ini, besaran tarif untuk golongan 2 hingga 5, adalah 1,5 kali besaran tarif golongan di bawahnya.

Misalnya, bila golongan 1 dikenakan tarif Rp 1.000, maka golongan 2 dikenakan tarif Rp 1.500, golongan 3 dikenakan tarif Rp 3.000, golongan 4 dikenakan tarif Rp 4.500 dan golongan Rp 6.000.

Baca juga: Menteri Basuki Buka-bukaan Soal Tarif 'Tol Jokowi' yang Disebut Mahal

Secara sederhan, bila jumlah golongan tarif dikurangi dari 5 menjadi 3, maka kendaraan golongan paling atas yang semula harus menanggung biaya Rp 6.000 bisa langsung turun menjadi hanya Rp 3.000.

Terakhir atau ketiga, adalah soal keringanan dan pembebasan pajak atau tax allowance dan tax holliday lantaran investor yang terlibat dalam pembangunan jalan tol dianggap berinvestasi pada pembangunan infrastruktur rintisan yang secara ekonomi kurang menarik bagi investor.

"Untuk menurunkan lagi tadi nelpon Menkeu (Sri Mulyani), ini ada tax holiday. Karena ini kan investasi bidang perintis. Seperti di tol Sumatera ini kan tidak ada yang mau, ini dikasih tax holliday. Untuk konstruksi, ini (tax holliday) bisa menurunkan harga hingga Rp 125 per km. Ini untuk semua tol yang baru nanti," tandas dia. (dna/eds)