.webp)
Nama Perry merupakan satu-satunya yang diserahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR. Pria yang lahir di Sukoharjo ini akan menggantikan posisi Gubernur BI sebelumnya, Agus Martowardojo yang purna tugas pada Mei mendatang.
"Kita putuskan secara musyawarah dan mufakat 10 fraksi memilih Gubernur BI Perry Warjiyo," kata Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya Perry menduduki posisi Asisten Gubernur untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial dan internasional di BI.
Perry juga pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI. Pada 2009 Perry pernah menduduki posisi Direktur Eksekutif di International Monetary Fund, mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam South East Asia Voting Group.
Karir Perry di BI dimulai sejak 1984 khususnya area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan debisa dan utang luar negeri, serta kepala Biro Gubernur.
Selain menjadi anggota Dewan Gubernur, Perry juga menjadi dosen Pasca Sarjana di Universitas Indonesia bidang Ekonomi Moneter dan Ekonomi, di samping itu dia juga sebagai dosen tamu di sejumlah universitas di Indonesia.
Dia mengantongi gelar Master dan PhD bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh Iowa State University, AS, masing-masing pada 1989 dan 1991.
Saat ini Perry telah menulis dan mempublikasikan sejumlah buku, jurnal dan makalah di bidang ekonomi, moneter dan isu internasional.
Dalam paparan di fit and proper test Perry menyampaikan bahwa dia adalah orang desa dan berasal dari keluarga petani.
"Saya adalah orang desa, berasal dari keluarga petani. Lima tahun lalu, saya duduk di sini untuk pemilihan Deputi Gubernur BI, tiga kali saya tidak berhasil, tapi akhirnya kami belajar komunikasi politik yang baik. Alhamdulillah saya menjalankan mandat dan proaktif dorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Perry di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Dia menambahkan, sudah 34 tahun di BI banyak yang sudah dilakukan olehnya untuk Indonesia. "Begitu banyak yang sudah dibaktikan tak hanya untuk ekonomi nasional tapi juga untuk internasional. Sejak saat itu ini jadi bekal kami untuk mengabdi, jika ini jadi amanah (Gubernur BI) saya akan tunaikan secara amanah dan berdedikasi tidak hanya untuk BI tapi juga untuk Indonesia dan kita bersama," ucap Perry.
Saat Perry mengucapkan kata-kata tersebut, ruang rapat seketika hening. Hingga akhirnya Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng menanggapi kata-kata Perry.
"Perjalanan hidup orang itu memang tidak disangka-sangka, pak Jokowi orang desa jadi Presiden, bapak gagal tiga kali jadi deputi. Sekarang duduk melawan kotak kosong, semua akan indah pada waktunya pak, dinikmati saja perjalanan hidup ini," ujar Mekeng.
Perry Warjiyo lahir di Sukoharjo 25 Februari 1959. Pria berzodiak Pisces ini memiliki 3 anak dan 2 cucu.
Perry menjelaskan sebagai bank sentral Bank Indonesia perlu menjaga independensi dan stabilitas. Namun BI juga memiliki peran untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan itu perlu dilakukan untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat," kata Perry di Ruang Rapat, Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (28/3/2018).
Dia menjelaskan sejak periode 2015 proses perbaikan ekonomi Indonesia terus berlangsung. Tahun lalu ekonomi nasional tercapai 5,07% dan tahun ini ditargetkan 5,1% - 5,5% tahun ini. Cadangan devisa nasional saat ini masih di kisaran US$ 128 miliar masih cukup untuk menjaga ketahanan ekonomi dan stabilitas makro ekonomi untuk menjaga nilai tukar rupiah.
Untuk mendorong pertumbuhan kredit yang masih rendah, Perry mengungkapkan akan berkoordinasi dengan pemerintah. Kemudian BI juga akan melonggarkan kebijakan makroprudensial untuk kredit otomotif dan perumahan.
Dia menjelaskan, selain tantangan dari dalam negeri ada juga dari luar negeri. Seperti sejumlah negara maju yang melakukan proteksionisme yang menyebabkan ketidakpastian pada ekonomi dan keuangan global. "Proteksionisme ini turut memengaruhi ketidakpastian global di samping harga minyak, dan ini jadi tantangan yang akan disikapi BI," ujar dia.
Perry menjelaskan, sejak awal Februari tahun ini terjadi pembalikan arus modal ke luar negeri baik melalui surat berharga negara (SBN) keseluruhan keluar Rp 1,8 trilun tahun lalu Rp 3,3 triliun.
Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, dia menjelaskan untuk mencapai target 6% dalam lima tahun kedepan akan menghadapi tantangan misalnya ekspor yang masih rendah, pembangunan infrastruktur dan manufaktur.
Dia juga menjelaskan, Indonesia adalah pasar besar di sektor ritel dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk memajukan UMKM maka diperlukan penggunaan digitalisasi ekonomi dan keuangan.
Jadi hasil produksi UMKM bisa dijual melalui pasar online di ecommerce. "Misalnya dengan digitalisasi ekonomi, durian dari Medan bisa dipesan dari Jakarta, mangga dari Probolinggo bisa dipesan dari Jakarta. Nah inilah yang harus dimanfaatkan. Penjualan melalui e-commerce. Sekarang pembiayaan UMKM ini saja bisa lewat fintech," ujar dia.
Menurut Perry dengan digitalisasi ini juga diperlukan perhatian bersama demi terbangunnya ekonomi nasional agar terjadi sinergi keuangan.
Selain itu Perry juga memiliki strategi untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan. Antara lain menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah.
"Kerangka kebijakan kita jelas, kebijakan suku bunga ditetapkan bagaimana mengarahkan inflasi dan tercapainya sasaran inflasi. Stabilisasi nilai tukar dilakukan saat pasar dapat tekanan di pasar valas atau sekunder atau intervensi ganda, saat pembalikan arus modal asing dari awal Februari sampai pertengahan Maret," ujar dia.
Setelah itu Perry akan melakukan penguatan koordinasi harga pangan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pusat maupun daerah. Menurut dia harus ada sinergi Pemerintah daerah dan bulog untuk langkah bersama jika terjadi tekanan harga pangan ketika tidak ada panen atau saat musim lebaran secara bersama bisa lakukan stabilisasi harga pasokan.
"Ketiga kita perkuat program klaster pangan, saat ini ada 240 untuk klaster seperti beras, cabai, bawang dan sapi. Ini bisa jadi instrumen efektif untuk kendalikan harga pangan. Ini sebagai bagian instrumen dari kebijakan pengendalian inflasi," ujarnya.
Keempat bagaimana dorong pembiyaan perbankan. Seperti kebijakan makroprudensial untuk mendorong. Saat ini kredit baru tumbuh 7,8% dan perlu didorong. Dengan relaksasi kebijakan makroprudensial seperti loan to value (LTv) untuk perumahan dan kendaraan.
Kemudian sistem pembayaran ekonomi keuangan digital untuk mendorong inklusi keuangan dan ekonomi kerakyatan yang harus dilakukan lanjutkan pengembangan gerbang pembayaran nasional (GPN)
"Dengan GPN, apapun kartu debitnya kita bisa lakukan pembayaran ke bank lain terkoneksi dan interoperabilitas kartu debet dari berbagai bank untuk bisa memfasilitasi efisiensi dan sistem pembayaran," imbuh dia.
Perry juga menyampaikan pengembangan pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia. Dia mengaku sedih Indonesia masih kalah jauh dalam pengembangan industri keuangan syariah bukan dari Uni Emirat Arab tapi ketinggalan Thailand, Korea Selatan dan Australia.
"Thailand banyak wisata halal, Australia sudah ekspor daging halal, Korea Selatan kosmetik halal. Kita gak bileh kalah. Kami di Komite nasional keuangan syariah (KNKS) kami mencoba buat strategi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai mata rantai ekonomi halal dan industri halal," kata Perry.
Menurut Perry seluruh strategi yang dimilikinya mustalhil bisa berjalan tanpa koordinasi yang baik antara BI, pemerintah, OJK dan DPR. Koordinasi ini harus dilakukan agar lebih optimal terkait pasar keuangan dan perekonomian nasional.
Dalam salah satu paparan visi misinya, Perry menjelaskan saat ini suku bunga acuan atau BI 7 days Repo Rate sudah turun cukup banyak dibandingkan dengan penurunan bunga kredit.
Dari data yang dihimpun, suku bunga kebijakan BI telah turun sebanyak 175 basis poin (bps) dalam kurun waktu Januari 2016- Maret 2018. Saat ini suku bunga acuan berada di posisi 4,25%. Namun bunga kredit disebut masih cukup tinggi.
"Sebenarnya bagaimana efektifitas kebijakan itu, penurunan suku bunga acuan harusnya bisa diikuti bunga di bank. Tapi bunga kredit masih 11%an jadi ada margin 5% - 6% di sini, ini terlalu tinggi untuk Indonesia dibanding negara kawasan," kata Perry.
Dari data uang beredar BI Januari 2018 suku bunga kredit rata-rata di perbankan nasional tercatat 11,32% lebih tinggi 2 basis poin (bps) dibanding periode bulan sebelumnya 11,3%.
Dia menjelaskan untuk mendorong penurunan bunga kredit maka BI akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membedah spread atau jarak antara bunga tersebut. Hal ini dilakukan agar bunga kredit bisa menjadi single digit.
"Untuk menurunkan bunga kredit memang harus dilakukan koordinasi secara cepat," ujarnya.
Selain bunga kredit, Perry juga akan mendorong pembiayaan atau kredit perbankan. Sekedar informasi saat ini pertumbuhan kredit masih berada di kisaran 7,8% sehingga masih perlu dorongan dari bank sentral.
Dia menjelaskan, dorongan ini akan dilakukan agar mendorong permintaan di sektor riil "Kami juga akan meningkatkan terobosan dan inovasi kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit yang masih seret," jelas dia.
Strategi Perry adalah memperluas pembiayaan perbankan dengan memberikan izin untuk pemblian obligasi korporasi dari perusahaan. Tahun lalu dia menyebutkan pembiayaan korporasi mencapai Rp 313 triliun sedangkan kredit Rp 319 triliun. Ini mencerminkan banyak perusahaan menarik pembiayaan dari pasar modal.
Kemudian BI juga akan mendorong sektor kredit perumahan dengan kebijakan makroprudensial. Dengan bergeraknya sektor properti yang menjadi leading ke pertumbuhan ekonomi maka akan turut menggerakan ekonomi nasional.
Dia mengungkapkan, ekonomi kerakyatan dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) kewirausahaan perlu ditingkatkan. "Saat ini BI mewajibkan agar bank menyalurkan kreditnya 20% untuk UMKM. Namun tidak semua bank menyalurkan kredit ke UMKM karena berbagai alasan seperti biaya administrasi yang luas dan alasan lainnya," imbuh dia.
