.webp)
Jumpa pers diselenggarakan di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).
Direktur Angkutan dan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana mengatakan garis besar hal-hal yang bakal dibahas adalah terkait tuntutan driver selama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya juga membahas soal keinginan driver ojek online mengenai tarif. Tarif yang saat ini dinilai terlalu rendah. Mereka menuntut adanya kenaikan tarif.
"Iya itu (yang nanti dibahas) tuntutan driver ojek online supaya ada penyesuaian tarif," jelasnya.
Berikut ini penjelasan selengkapnya.
Pemerintah Tak Bisa Atur Tarif Ojek Online
|
Foto: istimewa
|
"Berkaitan ojek online seperti amanat waktu itu oleh Pak Presiden (Joko Widodo) maka Kemenhub bersama KSP (Kepala Staf Presiden), Menkominfo hanya memediasi agar saudara kita ojek online itu untuk lakukan kegiatan diskusi tentang penetapan hal-hal yang diinginkan," lanjutnya.
Pemerintah tak bisa intervensi aplikator, tapi pihaknya tetap menekankan agar besaran tarif yang ditetapkan oleh aplikator turut mengedepankan kepentingan driver.
"Kita ingin juga sampaikan berkaitan online bahwa yang kita utamakan bagaimana para ojek itu dapatkan suatu perlindungan jumlah tarif yang memadai, itu pun pemerintah tak akan masuk dalam perundingan," jelasnya.
Pemerintah dalam hal ini Kemenhub hanya mengatur tarif taksi online yang tertuang dalam PM 108.
Sebentar Lagi Aplikator Taksi Online Jadi Perusahaan Transportasi
|
Foto: Arief/detikcom
|
"Sekarang tahapannya Kemenhub sudah finalisasi. Satu-dua hari akan undang aplikator (Gojek dan Uber) untuk dibahas," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Perhubungan.
Kata dia, Kemenhub konsisten untuk merealisasikan langkah tersebut. Keputusan ini diambil setelah dibahas bersama Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, dan pihak aplikator.
"Jadi kita menerima masukan tersebut dan kita konsisten ingin jadikan aplikator jadi perusaahan transportasi. Sudah dibahas kami bertiga. Rudiantara juga setuju, Pak Moeldoko setuju," sebutnya.
Kemenhub Bahas Lebih Lanjut Soal Tarif Ojek Online
|
Foto: Pool
|
"Besok atau lusa, saya tadi sudah menyampaikan kita akan ada pertemuan kembali dengan menghadirkan KPPU termasuk juga pemerintah yang sekarang ini. Lusa paling cepat besok, kalau enggak lusanya lagi kita akan ada rapat kembali," papar dia.
Lebih lanjut ketika ditanya mengenai proses final penetapan tarif yang akan dilakukan, Kemenhub menyerahkan seutuhnya pada perundingan ojol dan aplikator.
"Ya nanti tergantung pertemuan. Saya nggak bisa pastikan. Apakah final atau gimana. Yang penting nanti mereka akan difasiltasi oleh KPPU. Belum (final), ya nanti kita akan undang KPPU besok lusa itu. Kita harapkan udah ada titik temu lah. Saya sendiri ingin cepat selesai karena ini dituntut juga oleh teman-teman dari Garda (driver ojol)," jelas dia.
Grab Caplok Uber, Jangan Ada Monopoli
|
Foto: Pool
|
Budi Karya Sumadi pun menyoroti soal ambil alih atau akuisisi Grab terhadap Uber. Dirinya tidak ingin terjadi monopoli karena hal tersebut.
"Berkaitan dengan yang disampaikan dengan Grab dan Uber memang kita tak ingin ada monopoli," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Perhubungan.
Namun, Budi Karya memahami bahwa hak setiap perusahaan untuk mencaplok perusahaan lain. Maka, pihaknya akan berupaya menjaga iklim usaha tetap kondusif tanpa ada monopoli.
"Akuisisi terhadap Uber ini adalah hak masing-masing tapi kita selalu ingin Uber Grab dan Gojek berdampingan. Kita upayakan tak ada monopoli di sini," tambahnya.
Halaman 2 dari 5
