Berlaku Akhir April, Aturan 'Libur Bayar Pajak' Masuk Tahap Ini

Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan aturan 'libur bayar pajak' atau tax holiday sudah rampung. Saat ini pemerintah tengah melakukan harmonisasi dengan aturan lainnya.

"Sekarang kami sedang minta nomor saja (nomor aturan)," kata dia dalam paparannya pada Industrial Summit di JCC, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Begitu aturan baru sebagai payung hukum kebijakan tax holiday tersebut keluar, maka aturan tersebut dapat secara resmi diterbitkan dan efektif berlaku saat itu juga.

Baca juga: Fasilitas 'Libur Bayar Pajak' Berlaku Mulai Akhir April

Adapun terkait kebijakan tax holiday ini, kata dia, ditujukan untuk menjawab keluhan industri yang menganggap beban pajak terlalu besar. Padahal banyak sektor industri saat ini adalah industri berkembang yang butuh banyak dana untuk membiayai usahanya.

"Memang kami terfokus kepada kebijakan fiskal karena ada banyak keluhan pajak kegedean," sebut dia.

Baca juga: Ini 17 Industri yang Dapat Libur Bayar Pajak dari Sri Mulyani

Dalam aturan baru ini nantinya akan dituangkan tatacara pemberian tax holiday dengan lebih rinci sehingga pelaku usaha dapat lebih mudah mendapatkan fasilitas tersebut.

"Kalau dulu kan mereka harus minta dulu. Sekarang jadi sejak awal investasi sudah bisa dapat," tandasnya.

Baca juga: Ada 'Libur Bayar Pajak', Bagaimana Dampak ke Penerimaan Negara?

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan telah merilis sejumlah industri yang bisa mendapatkan insentif tax holiday. Sedikitnya, ada 17 industri yang mendapatkan fasilitas itu.

Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan juga menggairahkan perekonomian nasional. Insentif ini juga dilakukan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ease of doing business/EoDB). (dna/hns)