Bos OJK dan Bank Muamalat Beri Penjelasan ke DPR soal Permodalan

Jakarta - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan direksi PT Bank Mualamat Indonesia Tbk. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan permasalahan bank syariah pertama di Indonesia.

Pimpinan rapat Komisi XI Hafizs Tohir mengatakan rapat kerja ini akan membahas mengenai kinerja industri keuangan di Indonesia.

"Menurut catatan sekretariat telah hadir tujuh fraksi dari 10 frraksi, berdasarkan ketentuan, maka rapat kerja dapat dilaksanakan," kata Hafisz di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Baca juga: Bank Muamalat dan Rencana Cari Tambahan Modal

Turut hadir Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia Ahmad K Permana.

Hafisz menyebut rapat kerja terlebih dahulu akan dijelaskan oleh Ketua OJK Wimboh Santoso dan direksi Bank Muamalat menunggu di ruang VIP.

"Saat ini Bank Muamalat sedang mengalami masalah permodalan, sehingga kita Komisi XI perlu mengundang OJK untuk memberikan penjelasan, dalam kesempatan ini, kami ingin mendapatkan informasi yang jelas dan detil dan akurat," jelas dia.

Diketahui, sejak 2013 kinerja Bank Muamalat terus menurun salah satunya terlihat dari non performing financing (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalahnya tinggi. Sehingga membutuhkan dana segar untuk mendorong pertumbuhan kinerja perusahaan.

Baca juga: Masih Cari Rp 4,5 T, Bank Muamalat Dekati Investor Malaysia hingga Timur Tengah

Rasio kecukupan modal Bank Muamalat per September 2017 tercatat 11,58% turun dibanding periode yang sama tahun 2016 12,75%. Padahal berdasarkan statistik perbankan syariah (SPS) per September 2017 rata-rata rasio kecukupan modal bank syariah nasional 16,16%.

Berdasarkan laporan keuangan, non performing financing (NPF) atau rasio pembiayaan bermasalah Bank Muamalat 2015 secara kotor sempat melewati batas aman dari regulator yakni, 7,46% atau sebesar 1,36 triliun, kemudian pada 2016 mulai membaik di posisi 3,97% atau Rp 696,2 miliar. Periode September 2017 NPF tercatat 4,54%. (ara/ara)