RI Punya Indeks Harga Sawit, Ini Manfaatnya Bagi Industri

Jakarta - Indeks Crude Palm Oil (CPO) Indonesia atau ICPOI baru saja diluncurkan PT Indeks Komoditas Indonesia. ICPOI ini merupakan indeks harga acuan atau referensi dalam menentukan harga jual kelapa sawit

Menurut Staf Ahli Menteri Perdagangan Lasminingsih ICPOI membantu pelaku industri bisa mengetahui referensi harga acuan serta kondisi sawit.

"Dengan adanya indeks ini akan membantu masyarakat secara luas mengenai hal-hal terkait dengan CPO indonesia, terutama harga. Jadi mereka sudah bisa melihat, berapa sih harganya, kemudian mereka juga bisa tahu kapan bisa mendapatkan harga lebih baik," kata dia dalam peluncuran ICPOI di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Lasminingsih mengatakan dengan mengacu pada ICPOI ini, maka pelaku industri dapat memperoleh kondisi harga yang lebih pasti terhadap penjualan CPO.

Baca juga: RI Kini Punya Indeks Harga Acuan Kelapa Sawit

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Indeks Komoditas Indonesia Maydin Sipayung mengatakan ICPOI ini juga dapat bermanfaat untuk pemerintah sebagai salah satu alat untuk perhitungan pajak atau ekspor yang dirancang dalam APBN.

"ICPOI ini bisa digunakan sebagai salah satu tools dalam formula penentuan harga. Karena kita tahu ICPOI ini langsung diproduksi oleh, dari pemain cpo sendiri," kata dia.

"Benefit lain yang diharapkan, alat untuk penyusunan rapbn, dan juga pertumbuhan ekonomi. Untuk pengusaha sawit nasional, Maka harga yang diterbitkan ini lebih transparan, karena memang suara mereka yang langsung menyentuh CPO nasional kita," sambungnya.

Baca juga: Luhut Minta Polandia Dukung RI Lawan Kampanye Hitam Sawit di Eropa

Lebih lanjut dia berharap, dengan hadirnya indeks harga acuan ini, maka industri CPO Indonesia tidak hanya berperan dalam sektor produksi, namun juga bisa berperan dalam menentukan harga CPO secara global.

"Dengan demikian, selama ini Indonesia tidak hanya merajai di sektor produksi, maka ke depannya kita betul-betul termasuk penetu harga atau pricemaker. Kita bisa menciptkan CPO yang berdaulat untuk Indonesia," kata dia. (fdl/hns)