Apa Solusi Anies untuk Atasi Macet Jakarta?

Jakarta - Hadirnya mass rapid transit (MRT) Jakarta menjadi terobosan baru bagi transportasi publik di Ibu Kota. Tak hanya akan meningkatkan mobilitas, MRT Jakarta juga akan memberikan manfaat tambahan, seperti perbaikan kualitas udara dan salah satu solusi mengatasi kemacetan, dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat Jabodetabek yang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Namun semakin banyaknya jalur-jalur transportasi yang dibangun, menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak cukup untuk menjadi jawaban permasalahan macet di Jakarta. Menurutnya, masalah macet bisa dituntaskan dengan mengajak lebih banyak orang beralih menggunakan kendaraan umum dibanding pribadi.

Baca juga: Beroperasi Maret 2019, Ini Pekerjaan MRT Jakarta yang Belum Kelar

"Solusi terhadap masalah transprotasi Jakarta kata kuncinya adalah membuat lebih banyak warga menggunakan kendaraan umum, bukan sekedar membuat rute atau lintasan-lintasan jalannya," katanya saat ditemui di Depo MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (12/4/2018).

Mengajak lebih banyak orang menggunakan kendaraan umum menurut Anies dapat dicapai dengan melakukan integrasi antar setiap moda transportasi sehingga kenyamanan dan kemudahan dalam mobilitas bisa dirasakan masyarakat. Hal inilah yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan memanggil seluruh penyedia jasa layanan transportasi di Jakarta dalam rangka membahas integrasi transportasi di Jakarta dan kota penyangga sekitarnya ke depan.

"Jumat besok kita akan shopping masalah sama mereka (penyedia layanan transportasi) untuk memastikan rute kendaraan umum di Jakarta lebih luas. Integrasi antar moda. Terintegrasi secara manajemen. Saat ini ada banyak pengelola dan satu sama lain belum tentu berinteraksi secara baik. Padahal kita target di 2030 ada 60% warga naik kendaraan umum. Itu akan terjadi jika moda transportasi saling terintegrasi," katanya.

Baca juga: MRT Jakarta Punya 5 Masinis Wanita, Usia 21-24 Tahun

Namun Anies juga ingin memastikan di sisi lain, operator juga tidak rugi jika integrasi nanti dilakukan. Dia bilang, pemerintah akan komitmen untuk mengisi pos biaya atau memberikan insentif jika ada biaya yang harus ditutupi guna melaksanakan pengintegrasian ini.

"Di situlah posisi fiskal pemerintah. Tapi untuk mengetahui berapa yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, kita buka map (peta) nya. Supaya bisa profittable, harus ada rumusan tarif terintegrasi. Meskipun operatornya banyak sekali," pungkasnya. (eds/zlf)